Namun, target ini sangat ambisius, mengingat permasalahan domestik seperti ketergantungan pada ekspor komoditas mentah dan rendahnya daya saing industri. Di sisi lain, tekanan global seperti perlambatan ekonomi dan ketidakpastian geopolitik semakin memperbesar tantangan.
“Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, kita membutuhkan langkah luar biasa. Tanpa terobosan yang berani dan strategis, target tersebut akan sulit dicapai,” ujar Eko Prastowo, Sekjen Pergerakan Advokat, di Jakarta, Senin 16 Desember 2024.
Sebagai langkah konkret, Pergerakan Advokat mengusulkan pada Prabowo untuk menyusun dua omnibus law, yaitu Omnibus Law Pembangunan Berkelanjutan dan Omnibus Law Teknologi.
"Kedua peraturan hukum tersebut diyakini mampu menjadi pendorong percepatan pertumbuhan ekonomi," terangnya.
Menurut Eko, Omnibus Law Pembangunan Berkelanjutan dirancang untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup secara terpadu. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat ratusan undang-undang terkait ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sering kali menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan implementasi yang tidak efektif.
Ia menjelaskan, melalui harmonisasi dan penyederhanaan peraturan-peraturan tersebut dalam satu kerangka hukum yang komprehensif, manfaatnya tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga mempercepat perizinan, mendorong efisiensi birokrasi, dan meningkatkan daya tarik investasi.
“Omnibus law ini akan membuka akses luas bagi Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi hijau global, sejalan dengan tren pertumbuhan investasi hijau dunia,” ujar Eko Prastowo.
Sebagai contoh, pasar perdagangan karbon global diproyeksikan mencapai USD 9.45 triliun pada 2033 dengan tingkat pertumbuhan tahunan sekitar 35%. Pasar energi terbarukan juga diperkirakan tumbuh hingga USD 2 triliun pada 2030 dengan tingkat pertumbuhan tahunan 17.2%.
“Dengan sumber daya alam yang melimpah dan regulasi yang mendukung investasi hijau, Indonesia berpeluang besar menjadi pemimpin ekonomi hijau di dunia. Omnibus Law Pembangunan Berkelanjutan adalah kuncinya,” tegas Eko Prastowo.
Menurut Eko Prastowo, teknologi adalah kunci pertumbuhan ekonomi. Omnibus Law Teknologi memberikan landasan hukum yang jelas untuk mendorong inovasi serta menarik investasi di sektor strategis seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan Internet of Things (IoT).
Advokat yang juga aktivis ‘98 ini, menjelaskan, Indonesia saat ini berada di peringkat 54 dalam Global Innovation Index 2024, tertinggal dari Singapura (peringkat 4), Malaysia (33), dan Thailand (41) (WIPO, 2024). Hal ini menegaskan perlunya percepatan pengembangan teknologi untuk meningkatkan daya saing global.
“Omnibus Law Teknologi bertujuan memperkuat ekosistem inovasi, meningkatkan keamanan digital, dan mendorong pengembangan teknologi di Indonesia. Regulasi ini juga dirancang untuk menciptakan landasan bagi lompatan pengembangan teknologi, mengatasi ketertinggalan Indonesia dibandingkan negara lain.”
“Omnibus Law ini juga untuk mendukung pengembangan talenta teknologi, memperkuat perlindungan konsumen digital, dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif melalui penguatan hak kekayaan intelektual serta peningkatan akses pasar,” urai Eko Prastowo.
Eko Prastowo menegaskan bahwa kedua omnibus law ini tidak hanya memberikan kepastian hukum untuk menarik arus investasi ke Indonesia, tetapi juga menjadi pendorong utama transformasi Indonesia menuju ekonomi berkelanjutan berbasis teknologi, sejalan dengan trend ekonomi global.
“Kombinasi Omnibus Law Pembangunan Berkelanjutan dan Omnibus Law Teknologi adalah strategi komprehensif yang dirancang untuk menghadapi tantangan nasional dan global.”
Dengan reformasi hukum ini, Eko Prastowo optimis bahwa pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo akan tercapai. Selain itu, reformasi ini akan mempercepat transformasi Indonesia dari negara berkembang menuju negara maju. (Wit)
0 komentar:
Post a Comment