Dalam keterangannya, Sekjen LBH CCI, Dr. H. Misri Hasanto, SH., M.Kes., CFLE, menyampaikan bahwa peluang kerja sama ini sejalan dengan program Kemenkop tahun 2025 yang didukung oleh anggaran dari APBN. Program tersebut difokuskan untuk meningkatkan literasi hukum dan membantu menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang kerap dihadapi pelaku usaha mikro dan kecil, seperti kredit macet, utang-piutang, wanprestasi, serta masalah ketenagakerjaan.
Latar belakang kerja sama ini didasarkan pada kondisi pasca pandemi COVID-19, di mana banyak pelaku usaha mikro dan kecil mengalami kesulitan bertahan dan menghadapi persoalan hukum. Mengingat sektor UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan perlindungan dan pendampingan hukum kepada mereka.
Pada pertemuan tersebut, Rusdi, SH., CFLE., CLA, diterima langsung oleh Agus Hidayat, Kepala Bidang LBH-UMK Kemenkop UMKM, dengan didampingi Ketua DPW LBH CCI Jakarta, Rahmat Hidayat. LBH CCI diharapkan dapat menjadi mitra utama Kemenkop UMKM dalam menyediakan pendampingan hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia.
Dalam siaran persnya, Dr. H. Misri Hasanto, SH., M.Kes., CFLE, menyatakan bahwa kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan akses pelaku UMKM terhadap bantuan hukum sekaligus mendukung keberlanjutan usaha mereka. Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah dan lembaga hukum dalam memastikan keberlangsungan sektor UMKM yang merupakan bagian vital dari perekonomian nasional.
Dengan terjalinnya kolaborasi ini, LBH CCI optimis mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pelaku UMKM, tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. (KT-MH)
0 komentar:
Post a Comment