Jasa BPJS 2,1 M Belum Dibayarkan, Nakes RSUD Namrole Mogok Pelayanan

Namrole, KT

Permasalahan keterlambatan pembayaran BPJS di RSUD Namrole, Kabupaten Buru Selatan, telah memicu aksi mogok dari para tenaga kesehatan (Nakes). 

Para nakes merasa dirugikan karena jasa mereka atas pelayanan BPJS tidak dibayarkan selama setahun penuh, yang berdampak pada motivasi kerja mereka dan mengganggu operasional pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut.

Aksi mogok ini melibatkan sejumlah nakes yang memprotes dengan membawa pamflet bertuliskan keluhan mereka, seperti "Kami Tunda Pelayanan," "Berikan Hak Kami," dan "Garda Terdepan Jasa Terbelakang." Tuntutan ini mencerminkan kekecewaan yang mendalam terhadap sistem yang dianggap gagal memberikan penghargaan yang layak atas kontribusi mereka di sektor kesehatan.

Situasi ini memperburuk kondisi pelayanan kesehatan di RSUD dr. Salim Alkatiri Namrole, yang merupakan salah satu fasilitas kesehatan penting di wilayah tersebut. Masyarakat yang bergantung pada layanan rumah sakit pun terkena dampak langsung, menambah beban di tengah kebutuhan kesehatan yang mendesak.

Langkah penyelesaian segera dari pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan, menjadi sangat krusial untuk mengatasi permasalahan ini. Penyelesaian yang adil dan tepat waktu diperlukan untuk memulihkan layanan kesehatan sekaligus menjaga kesejahteraan para tenaga kesehatan.

Ria Laitupa, salah satu dokter di RSUD dr. Salim Alkatiri Namrole, menyampaikan bahwa aksi mogok pelayanan yang dilakukan merupakan bentuk protes terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) Buru Selatan. Pemda belum membayarkan jasa BPJS tenaga kesehatan selama satu tahun penuh, sehingga mereka merasa haknya diabaikan.

"Aksi malam ini supaya pihak-pihak terkait dalam hal ini Pemda Bursel bisa memberikan hak-hak kami berupa jasa BPJS yang seharusnya sudah kita dapat. Kenapa kami lakukan gerakan seperti ini karena 2024 kami sedikit pun belum menerima hak kami," ucap Laitupa didampingi sejumlah dokter, perawat dan mantri RSUD dr Salim Alkatiri - Namrole.

Laitupa menjelaskan, hasil konfirmasi dengan BPJS, hak Nakes untuk jasa BPJS sudah terbayarkan hingga bulan Agustus 2024 dan pihak BPJS sudah membayarnya ke kas Pemda Bursel.

Namun hingga saat ini dirinya dan sejumlah Nakes belum menerima pembayaran jasa BPJS, padahal sebelumnya sudah ada permintaan pembayaran dan sudah di ACC Pemda Bursel untuk pembayaran 3 bulan.

"Tapi sampai saat ini kami semua belum menerima jasa BPJS padahal tinggal beberapa hari lagi sudah berganti tahun," terangnya.

Laitupa mengaku pihaknya sudah menyuarakan hal tersebut sebelum Natal, mengingat ada Nakes yang tidak dapat intensif namun mereka akan merayakan Natal bersama keluarga. 

"Kami sudah suarakan sebelum Natal, karena ada teman-teman kami yang Kristen yang harus merayakan Natal mereka," ketusnya.

Dia juga membeberkan bahwa kondisi seperti ini bukan terjadi tahun 2024 saja namun, terjadi setiap tahun.

"Setiap tahun itu terlambat, bahkan kalau mau pencairan kenapa kita harus mengemis ke Pemda, ini kan aneh," tuturnya.

Ia merincikan ada 391 Nakes di RSUD dan total jasa BPJS yang harus di dapat dari bulan Januari sampai Agustus 2024 sesuai yang sudah disetorkan BPJS ke Kas daerah kurang lebih Rp  2.133.824.460.

Namun kesepakatan lanjutan dengan pihak keuangan yang mau dicairkan itu 3 bulan dengan total nilai sekitar 860.000.000 sekian.

"Itu yang harus dicairkan bulan ini, dan ini sudah mau pergantian tahun, artinya kalau tidak di cairkan mau dikemanakan anggaran tersebut. Itu saja yang kami suarakan," beber Dokter Nurul Tuanany yang hadir dalam aksi tersebut.

Sementara untuk pelayanan sendiri mereka mengaku telah disepakati bahwa pelayanan akan tetap dibuka dalam hal emergency, tapi kalau sampai akhir tahun ini atau hari senin tidak ada realisasi dari yang berwenang dalam hal ini Pemda Bursel maka mereka akan bertindak lebih lanjut mungkin menutup pelayanan di RSUD dr Salim Alkatiri.

"Kami akan tutup pelayanan kalau tidak ada realisasi," tutup ya.

Kepala BPJS Kabupaten Bursel, Nur Akmal saat dikonfirmasi wartawan mengaku pihak RSUD dr Salim Alkatiri telah melakukan klaim dari bulan Januari sampai Agustus 2024.

"Dari BPJS Kesehatan tidak ada klaim yang belum dibayarkan karena yang diajukan dari RSUD tahun 2024 ini Januari sampai Agustus dan semua sudah dibayarkan sesuai yang diklaim. Jadi BPJS tidak ada hutang ke RSUD," ungkap Akmal melalui pesan WhatsAppnya, Sabtu (28/12/2024).

Sedangkan Direktur RSUD dr. Salim Alkatiri, Hanafi Laitupa mengaku dirinya sudah berkoordinasi dengan kepala keuangan Kabupaten Bursel, Iksan Laisouw terkait hal tersebut.

"Saya sudah koordinasi dengan Kadis Keuangan dan Kadis sudah sampaikan hari Senin atau Selasa sudah bisa cair," tuturnya.

Laitupa menjelaskan, saat ini surat perintah membayar (SPM) sudah berada di keuangan dan tinggal menunggu Surat perintah pencairan dana (SP2D) di proses.

"Pak Kadis Keuangan sudah sampaikan bahwa SPM sudah naik namun SP2D belum keluar. Beliau bilang itu menjadi prioritas karena ini berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Beta juga sudah sampaikan kepada mereka (Nakes-red) untuk pelayanan tetap dibuka," tandasnya. (KT/03)

Jangan Lewatkan...

Baca Juga

11:10:00 PM