Alwi menyebut, Satker wilayah 1 BPJN Maluku pada tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar 9.34.427.000 untuk pembangunan preservasi jalan pulau Ambon, namun tidak diketahui ruas jalan mana yang diperbaiki atau dikerjakan, sementara sebelumnya pada tahun anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp.9 milyar lebih sehingga dari dua tahun anggaran ini Sebesar Rp. 18 Milyar lebih, sehingga dirinya secara tegas mempertanyakan pihak BPJN terkait dengan ruas jalan yang dikerjakan.
"Sangat besar olehnya itu saya minta di jelaskan titik wilayah mana yang sudah di kerjakan karena ini anggaran Negara yang cukup besar," kata Alwi.
Untuk itu, dirinya berharap agar satker wilayah 1 BPJN Maluku segera dievaluasi, karena dinilai berkinerja buruk bahkan terkesan sekedar cari untung dan berdampak pada buruknya jalan pulau Ambon
"Satker wilayah 1 BPJN Maluku segera di evaluasi, banyak jalan di pulau ambon rusak alias berlubang namun tidak dikerjakan," Tegas Alwi.
Menyikapi kinerja buruk Satker wilayah 1 BPJN Maluku tersebut, dirinya mendesak DPRD Maluku agar segera memanggil mereka untuk dimintai keterangan, agar semuanya bisa diperjelas
"Dalam waktu dekat kami akan demo Satker wilayah 1 sekaligus meminta DPRD memanggil Satker 1 untuk hering dengar pendapat," ucap Alwi. (FS)
0 komentar:
Post a Comment