Selain tambahan kuota, DPRD juga minta agar seleksi CPNS - PPPK harus diproteksi dengan memprioritaskan kepada para pelamar yang berdomisili di Kabupaten Buru.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Buru, Irfan Papalia usai memimpin rapat terbuka bersama Asisten I, Nawawi Tinggapy dan sejumlah pejabat dari Kantor Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM), di Namlea, Kamis sore (13/6/2024).
Dalam keterangan persnya, Irfan Papalia menjelaskan, kalau dalam rapat dengar pendapat, Komisi I telah mendapatkan informasi dari Asisten I dan BKSDM bahwa akan ada seleksi tes CPNS dan PPPK untuk mengisi kuota sebanyak 440 orang.
Formasi 440 orang itu terdiri dari CPNS 200 orang dan PPPK 240 orang.
"Tentunya bagi kami selaku jubir rakyat, kalau kuota yang ada, sebaiknya bisa melebihi dari angka 440 orang. Bahkan kami menginginkan agar di angka 1.000 sampai 1.500,"tegas Irfan Papalia.
Irfan lalu mencontohkan kuota yang diperoleh Kabupaten Buru Selatan di tahun 2024 ini yang telah direstui pemerintah pusat sebesar 1.500 CPNS dan PPPK.
Dengan contoh di atas, dia kembali tegaskan agar BKPSDM Kabupaten Buru bertanggungjawab menghitung lagi kebutuhan riel kuota CPNS-PPPK.
Baru kemudian melakukan usulan yang lebih detail guna memenuhi kuota kebutuhan di daerah kepada Kantor Kemenpan RI di Jakarta.
Kata Irfan Papalia, DPRD tetap berkeinginan agar usulan kuota CPNS dan PPPK Buru harus sebanyak-banyaknya."Kalau kita usul banyak, bila mereka kurangi 200, maka masih tetap banyak.Tapi kalau hanya usul 500, mereka potong 300, berarti tinggal 200. Karena itu usul saja sebanyak mungkin sesuai tuntutan dan keinginan masyarakat. Buru Selatan saja bisa dapat kuota sampai 1500 orang,"tandas Irfan Papalia.
Lebih lanjut dijelaskan, kalau Komisi I dan seluruh anggota DPRD Buru juga berkeinginan agar dalam seleksi bulan Juli nanti, Pemkab Buru, dan lebih khusus lagi Kantor BKSDM, wajib memprioritaskan anak-anak daerah setempat.
Alasannya, menilik kepada pengalaman pengangkatan CPNS yang lalu-lalu, para pelamar dari luar hanya datang ke Buru untuk bisa menjadi PNS. Tapi mereka tidak mau lama mengabdi di Buru.
"Baru tiga tahun mengabdi di sini, mereka sudah meninggalkan Kabupaten Buru dan yang rugi daerah ini juga putra/i kita kehilangan kesempatan ,"tukas Irfan Papalia.
Sementara itu, dalam rapat dengan pendapat sebelumnya, salah satu wakil rakyat, Rustam Mahulete sempat bereaksi keras dengan usulan dari BKSDM Kabupaten Buru yang hanya meminta jatah kuota CPNS 200 orang dan PPPK 240 orang.
Mahulete menegaskan, kalau Kouta yang diusulkan BKSDM dan Pj Bupati ke pempus tidak masuk akal karena menunggu sampai empat tahun baru lagi ada jatah pengangkatan CPNS.
"Ketika kran ini dibuka, kita hanya mengusulkan setengah-setengah. Mudah-mudahan tahun 2025 nanti kran penerimaan CPNS tetap dibuka dan kalau moratorium maka kita harus menunggu berapa tahun lagi. Lalu bagaimana dengan sumber daya kita. Jangan begini pikirannya, kacau ini,"semprot Mahulete.
Menurut Mahulete empat tahun angkatan kerja di daerah itu menunggu, jadi seharusnya dimaksimalkan. PPPK saja orang bersyukur, apalagi ini CPNS, sehingga formasi CPNS yang diusulkan harus sesuai dengan kebutuhan pelamar.
Jangan sampai yang diusulkan, formasinya tidak sesuai dengan kondisi kebutuhan anak-anak di daerah itu, sehingga kemudian tidak ada yang melamar.
Senada dengan Ketua Komisi I, Mahulete juga meminta agar usulan kuota CPNS dan PPPK harus ditambah serta diusulkan sebanyak-banyaknya.
Karena itu, ia meminta Asisten I Dan BKSDM harus melakukan langkah taktis untuk mengusulkan kembali CPNS - PPPK yang kuotanya ditambah.
Sebelum itu, Mahulete juga sempat bereaksi keras dengan hanya diusulkannya jatah kuota CPNS - PPPK yang sangat sedikit bila dibandingkan dengan kabupaten/kota di daerah lain yang berlomba-lomba mendapat jatah kuota yang besar.
Mahulete mengatakan tidak dapat menerima bila pemda beralasan ada kebijakan fiskal dengan berlindung dibalik tameng belanja pegawai yang sudah mencapai puncak 30 persen dari postur APBD.
Dalil ini yang mengemuka disampaikan pihak eksekutif di hadapan Komisi I, yang menyebabkan usulan kuota CPNS-PPPK cukup kecil.
Setelah mengurai panjang lebar, Mahulete sempat mengeluarkan kalimat agar Kepala BKSDM sebaiknya mundur saja dari jabatannya bila tidak mampu. Dalam rapat itu Kepala BKSDM, Efendi Rada tidak hadir dan hanya diwakili oleh Sekertaris dan beberapa kepala bidang.
Sedangkan Asisten I, Nawawi Tinggapy dalam penjelasan di penghujung rapat itu mengatakan, akan tetap menindaklanjuti buah pikir Komisi I. Paling tidak di penerimaan tahun depan harus disesuaikan dengan spek kebutuhan para pelamar yang akan nanti mengikuti seleksi.
Dalam rapat itu, Sangadji dari BKSDM menjelaskan, formasi CPNS 200 orang untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis. Tidak ada formasi CPNS untuk guru dan tenaga kesehatan.
Sedangkan jatah PPPK 240 orang meliputi tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis. (LTO)
0 komentar:
Post a Comment