775 orang tersebut terdiri dari tenaga guru 227 orang, tenaga kesehatan 507 orang dan tenaga teknis sebanyak 41 orang. Dihadapan para wartawan, Bupati dua periode ini mengatakan, dengan jumlah tenaga PPPK yang disetujui dapat mengisi kekosongan-kekosongan yang ada di berbagai instansi
"Setelah persetujuan terhadap begini banyak penerimaan PPPK maka paling tidak dapat mengisi kekosongan yang ada di lapangan," kata Bupati.
Ketika disinggung terkait dengan netralitas ASN pada pilkada November mendatang, Bupati yang juga ketua Bapilu Golkar Provinsi Maluku ini secara tegas mengatakan, ASN ditekankan untuk harus tetap netral, walaupun memiliki hak politik namun batasan-batasannya harus dijaga
"ASN harus netral, tidak boleh memihak, keberpihakan itu wajar-wajar saja karena mereka mempunyai hak politik, namun harus menjaga batasan-batasan," ucap Bupati.
Menurut Bupati, akibat dari hak politik yang dimiliki oleh ASN sehingga dapat digunakan dengan baik agar tidak salah dalam menentukan pilihannya.
"Karena mereka punya hak politik berarti mereka harus tau juga siapa yang kira-kira mereka pilih, jangan sampai memilih kucing dalam karung. Paling tidak mereka harus tau figur yang terbaik menurut mereka siapa karena masa depan daerah," kata Bupati.
Namun dirinya mengingatkan para ASN agar tidak terlibat secara langsung dalam politik praktis atau menjadi tim dari pasangan calon, karena ada efek yang dapat diterima oleh sikap atau tindakan yang ditimbulkan oleh para ASN itu sendiri.
"Tetapi mereka tidak boleh terlibat secara langsung menjadi tim, jika ada kedapatan terlibat maka ada konsekuensi yang diakibatkan oleh kehadiran dan keterlibatan PNS secara langsung dalam hal-hal tertentu seperti tim," tegas Bupati.
Penyerahan SK pengangkatan ini dilakukan secara simbolis kepada sembilan orang PPPK yang disaksikan oleh Plh Sekretaris Daerah Mirnawati Derlen, Kepala BKDPSDM dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah lainnya. (AJP)
0 komentar:
Post a Comment