"Kalau tujuh bulan tak digaji? Keluarga mau makan apa? Ini Ngeri bos," gerah Wakil Ketua DPRD Buru dari PKB, Djalil Mukaddar saat bersama Ketua DPRD Muh Rum Soplestuny dan sejumlah anggota dewan melakukan kunjungan kerja ke PT WWI yang berlokasi di Desa Waikose, Kecamatan Fenalisela, Sabtu (27/4/2024).
Saat berkunjung ke PT WWI Sabtu lalu, di luar pintu masuk kantor rombongan Rum Soplestuny hanya ditemui Camat Fenalisela. Tidak terlihat satupun petinggi PT WWI yang ikut menyambut.
Berselang beberapa waktu kemudian, Rusli Tasidjawa datang dan mempersilahkan pimpinan DPRD dan rombongan memasuki salah satu ruangan yang terlihat kosong dan tidak ada satupun petinggi perusahan.
Melihat situasi yang janggal itu, Rum , Djalil dan beberapa anggota dewan lantas buka suara menanyakan surat pemberitahuan kunjungan DPRD Buru yang telah sampaikan beberapa hari sebelumnya.
Lalu dengan enteng, Rusli Tasidjawa mengaku, kalau dirinya yang ditugasnya melayqni DPRD Buru dalam kapasitasnya sebagai Humas PT WWI.
Rusli beralasan kalau Manajer perusahan dan petinggi lainnya sedang berada di luar daerah. Sedangkan satu petinggi lainnya sedang memenuhi di Panggilan Polres Pulau Buru.
Karena sudah terlanjur datang, akhirnya DPRD memutuskan berbincang sebenar dengan Humas PT WWI. DPRD merasa sangat tidak dihargai oleh perusahan tersebut, karena sebelumnya sudah dua kali menguruskan Komisi II untuk melakukan tugas pengawasan , namun tidak diladeni para petinggi perusahan dan terjadi lagi saat kunjungan ketiga yang dihadiri langsung oleh Rum dan Djalil yang membawa serta banyak anggota dewan.
Di hadapan Humas PT WWI , Ketua DPRD Buru menyampaikan pesan singkat untuk diteruskan kepada pimpinan PT WWI agar ke depan harus ada perbaikan dan para wakil rakyat itu ingin kepastian masalah yang terjadi di sana harus diselesaikan. "Saya sangat sayangkan ketidakhadiran pimpinan hari ini"sesali Rum.
Rum lalu menyoalkan tujuh bulan gaji ratusan karyawan di PT WWI yang belum dibayar. Namun Humas PT WWI memilih tidak mau menjawabnya."Mengenai masalah gaji itu memang beta seng bisa jawab,"kilah Rusli Tasidjawa.
Selanjutnya Wakil Ketua DPRD Buru dalam pertemuan singkat itu menegaskan, bahwa ada masalah krusial yang terjadi di PT WWI. Yang pertama, gaji ratusan karyawan tujuh bulan belum dibayar dan ikut diiyakan oleh humas perusahan dengan menganggukkan kepala sampai beberapa kali.
Masalah kedua lanjut Djalil, ada karyawan yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja dan hal itu dibenarkan humas perusahan yang terkesan mengentengkan masalah tersebut dengan menimpali kalimat, kecelakaan kerja itu biasa.
Yang ketiga, lagi lanjut Djalil, ada karyawan yang melakukan bon (hutang) kepada kantin perusahan. Mereka ambil beras Bulog di atas harga.
"Karena gaji tidak dibayar, Beras yang di hutan di atas harga pasar dan tidak wajar itu bahkan mereka (karyawan yang berhutang) juga lagi ke luar untuk dapatkan uang buat anak-anak sekolah, beli ikan dan sebagainya,"ungkap Djalil.
Kata Djalil, kalau masalah besar yang terjadi di PT WWI ini harus diselesaikan . Tidak bisa dianggap ini masalah sepeleh.
"Apalagi kita yang datang di perusahan yang begitu besar kita hanya disuruh temui humas,"ikut sesali Djalil.
Dengan nada gerah, Djalil menyemprot manajemen perusahan yang meninggal gaji karyawan sampai tujuh bulan. 'Dia tidak bayar gaji sampai tujuh bulan. Ini perusahan dari mana. Seluruh perusahan di Indonesia, bahkan di dunia, tidak ada yang tidak bayar gaji karyawan sampai tujuh bulan,"semprot Djalil.
Katanya lagi, kalau PT WWI itu perusahan tua di Buru. Bosnya juga orang Namlea dan dibenarkan humas perusahan.
Tanpa menyebutkan nama Feri Tanaya sebagai pemilik PT WWI, Djalil menukas, katanya bos perusahan tersebut banyak duit." iya kan?, katanya bosnya banyak duit, kok bisa karyawan gajinya tujuh bulan tak dibayar? Kan aneh,"herankan Djalil.
Ia lalu menyambung, kalau ia dan rekan-rekan dewan bicara di sana
dalam kapasitas anggota DPRD, serta dijamin oleh undang-undang, sehingga omong apapun tidak dapat dituntut.
Ditegaskannya, kalau DPRD datang mewakili masyarakat yang keluarganya bekerja di perusahan tersebut untuk melakukan pengawasan."Kalau tujuh bulan tak digaji? Keluarga mau makan apa? Ngeri bos," lantang Djalil seraya berpesan kepada Camat Fenalisela, Haris Salasiwa dan Kadis Nakertrans Buru, Ridwan Tukuboya agar ikut menyikapi masalah yang terjadi di sana.
"Pak Camat, pak kadis tolong dilihat.Ini masyarakat kita. Persoalan di sini cukup kompleks.
Kita tidak bisa anggap ini remeh. Dan ini bisa kita viralkan menjadi masalah nasional," imbuh Djalil.
Setelah ini DPRD akan membuat laporan ke Pemerintah Propinsi, dan gubernur."Kalau ini tidak dilakukan , masalah ini terjadi terus menerus.Komisi dua sudah dua kali turun ke perusahan. Tapi masalahnya terus menerus terjadi,"ujar Djalil.
"Gajinya tidak bisa dibayar. Ini ada apa sebenarnya? Kalau kita dengar bos perusahan ini luar biasa.kok gaji tar bisa dibayar, bagaimana bisa?,"cibir Djalil.
Dengan nada keras, Djalil mengatakan, kalau tidak bisa bayar gaji karyawan , sebaiknya tidak jempekerjakan orang."Karyawan mau protes, katanya diancam diberhentikan.Ini persoalan yang harus diselesaikan,"tegas Djalil.
Oleh karena itu Djalil minta kepada ketua DPRD untuk dianggendakan ulang pertemuan dengan PT WWI dan ikut menghadirkan bos perusahan Feri Tanaya.
Djalil lalu minta agar pesan DPRD agar diteruskan kepada pimpinan PT WWI."Sampaikan ke pimpinan saudara, bayar gaji orang bos. Tujuh bulan tidak terima gaji itu persoalan.Kalau perusahan punya duit, harus bayar orang punya gaji.
Pesan serupa juga agar diteruskan kepada pemilik PT WWI. "Sampaikan ke bos perusahan, bayarkan gaji karyawan yang tujuh bulan itu.Mereka mau ngomong mereka takut. Kita menyambung lidah mereka.Kalau bos kamu ada duit, bayar gaji orang.Kalau tidak bisa, berhentikan mereka semua dan tutup perusahan,"cibir Djalil.
Mendengar kalimat agar perusahan ditutup, terlihat humas PT WWI tersentak. Ia buru-buru berucap,"lalu kita mau bagaimana ?,"soalkan Rusli.
Rusli yang awalnya tidak menanggapi masalah gaji yang belum terbayar,tanpa sadar akhirnya mengakui sampai beberapa kali di hadapan para wakil rakyat, kalau dirinya juga belum dibayar haknya bersama ratusan karyawan lain selama tujuh bulan
Merespon jawaban humas perusahan itu, Djalil lanjut berkata, kalau tidak bisa bayar gaji, berarti perusahan tersebut tidak mampu.
"Ya kan begitu ?!.Kalau kita pekerjakan orang harus bayar gaji,"tegaskan Djalil. (LTO)
0 komentar:
Post a Comment