%20(9).jpeg)
Dalam rapat yang berlangsung hanya dihadiri 3 dari 6 mitra di antaranya perwakilan Kabid DKP Maluku, Sekertaris Kehutanan Maluku dan Kabid DLH Maluku.
Sedangkan 3 mitra lainya tidak hadir diantaranya Dinas Pertanian, Dinas SDM dan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku dan tidak diketahui pasti alasan ketidakhadiran para mitra tersebut.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Maluku Johan Lewerissa mengharapkan adanya respon baik dari kehadiran instansi selaku mitra. Sebab ini sangat penting menyangkut agenda pengawasan nantinya
“Saya sangat menyayangkan ketidakhadiran mitra memenuhi panggilan kita Komisi II,” Kesalnya
Lewerissa tak menampik jika Intensitas kehadiran OPD-OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku berkaitan dengan mitra kerja Komisi itu makin berkurang.
“Lantas buat apa kita melakukan pengawasan tanpa ada masukan dari mereka karena tidak pernah hadir? Itu mau pengawasan untuk apa dan kalau kita lakukan sama sekali tidak ada gunanya,” kecam Lewerissa kepada sejumlah awak media di ruang Komisi II DPRD Maluku.
Dia mengingatkan bahwa pengawasan terhadap penyerapan anggaran APBN 2023 ini sangat penting dilaksanakan mengingat laporan pertanggung jawaban APBN yang digunakan OPD harus dilaporkan dalam rapat paripurna.
Kedepan, Komisi II akan meminta laporan pertanggungjawaban program yang sudah dibuat oleh OPD dalam hal ini para mitra kerja setelah berakhirnya proses pengawasan.
"Kami harap pengawasan sesuai program yang dibuat nantinya berjalan maksimal,” tandasnya. (AJP)
%20(9).jpeg & description=DPRD Maluku Sayangkan Ketidakhadiran Mitra Dalam Rapat Terkait Penyerapan Anggaran APBN Ta 2023){kind=link}
0 komentar:
Post a Comment