Aspirasi rakyat Maluku ini akan disampaikan ke pemerintah pusat melalui beberapa kementrian seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kementerian perhubungan, serta Kementerian Perdagangan.
Demikian hal ini disampaikan anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Anos Yermias, kepada sejumlah wartawan di gedung DPRD provinsi Maluku, Selasa 27 Februari 2024.
"KHusus untuk Kementerian Perhubungan telah dibahas dan disepakati bersama sebagai aspirasi untuk disampaikan ke Kementerian Perhubungan, yakni pembangunan pelabuhan dan jembatan penyebrangan. Pelabuhan itu akan dibangun, lahan yang mau dipakai, masih dikuasai pemilik, termasuk subsidi kapal motor penyebrangan, atau KMP Ferry yang selama ini sering terjadi kemacetan," ucap Yermias.
Komisi III DPRD Provinsi Maluku juga akan menyampaikan, ke Kementerian Perhubungan bagaimana anggaran puluhan milyar yang di pakai untuk membuat Kapal.
"Artinya uang tersebut sudah jadi dalam bentuk barang yang sudah dibangun, dimanfaatkan kemudian karam, meski pengelolaannya dari BUMD namun itu kan uang rakyat,” ungkap Yermias.
Ia menegaskan bahwa semua BUMD di Maluku yang mengelola kapal penyeberangan atau Ferry macet.
Dibeberkan, pada tahun 2023, dana alokasi APBN sebesar Rp. 97 milyar untuk mendanai penyeberangan di Maluku ternyata yang bisa digunakan sebesar 64 milyar, sisanya dikembalikan ke kas Negara.
"Itu kan yang rugi rakyat dan kepastiannya BPTD akan melapor mereka ke penegak hukum," paparnya.
Komisi III juga mengusulkan, perusahan swasta yang profesional, yang bernaung dibawah BUMD seperti ASDP, Dharma Indah.
"Mereka ini adalah pengusaha yang profesional, yang memang konsentrasi di bidang perhubungan baik laut, atau penyeberangan, sangat baik, karenanya diharapkan ke depan tender harus dimenangkan oleh mereka karena memiliki tanggung jawab dalam mengelola angkutan laut, ataupun penyeberangan,” tutupnya. (AJP)
0 komentar:
Post a Comment