Dalam rapat ini sekaligus komisi IV mengevaluasi kondisi terkini yang ada di RS Haulussy akibat carut marut yang terjadi, dan ini sudah di sampaikan oleh Direktur RS Haulussy Ambon.
"Kondisi sekarang ini dalam bahasa medis bisa di katakan sudah dalam stadium empat, utang begitu banyak pendapatan hampir tidak ada, dan sisa uang kurang lebih tinggal 130 juta," ungkap Ketua Komisi IV, DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary kemarin Siang, bertempat di ruang komisi IV DPRD provinsi Maluku.
Karena kondisi menajemen dan pengaturan yang tidak baik, lanjut Atapary, akhirnya pasien menjadi berkurang dan berpengaruh pada pendapatan.
"Sebagai Direktur baru ini adalah tantangan," ucapnya.
Katanya, atas kondisi ini pihaknya sudah mencoba untuk presentasikan dan optimis tentang apa yang sudah di sampaikan ke gubernur.
"Hutang kurang lebih 44 miliar lebih, belum lagi hutan ketlek atau macam macam itu sekitar 9 miliar lebih dan totalnya cukup banyak sekitar lima puluhan milyar lebih," bebernya.
Ia mengakui, hal ini memang tidak bisa di minta RSUD dengan sistim Blud dengan pendapatan minim sama sekali untuk menyelesaikan, dan ini tanggung jawab Pemda karena ini RS daerah, dan punya sejarah untuk melayani masyarakat di Maluku sebagai RS rujukan.
Direktur RS Haulusy tidak meminta banyak, karena ini ada interfensi kurang lebih 5 miliar untuk menjadi modal segar, untuk pembelahan agar pelayanan ini bisa jalan, terutama untuk obat habis pakai. Ujarnya
Ia menyampaikan bahwa komisi IV mengharapkan, gubernur harus menganggap ini serius dan mestinya gubernur membuat rapat terbatas agar bisa memecahkan persoalan ini.
"Undang Bappeda, undang biro hukum, karena ada kaitan dengan persoalan Perda yang harus di terbitkan untuk perubahan retribusi untuk biaya perawatan yang sudah sangat menurun di bawah, harus di sesuaikan dengan RS tipe (B) dan ini belum terlaksana," tegasnya.
I meminta, di ujung masa jabatan ini gubernur maluku Murad Ismail harus serius, minimal gubernur harus mengundang Bapeda, biro hukum, Dinas Kesehatan, Supaya bisa meminta Direktur untuk menguraikan pokok permasalahan disana, dan akan di eksekusi oleh kepala daerah seperti apa, untuk menyelamatkan RS ini.
"Tetapi itu semua harus didukung gubernur secara power full untuk membantu, terutama anggaran 5 miliar dengan berbagai pembenahan yang ingin di bangun oleh Direktur baru," tandasnya. (AJP)
0 komentar:
Post a Comment