“Hari ini kita dapat menghadiri bimbingan teknis kesiapan implementasi perlindungan data pribadi bagi badan publik yang dilaksanakan oleh kementerian kominfo RI lewat dirjen aplikasi informatika direktorat tata kelola aplikasi informatika,” ujar Wattimena dalam sambutannya.
Walikota mengaku, Pemerintah Kota Ambon memberikan apresiasi yang tinggi atas dipilihnya Kota Ambon sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan yang penting dan strategis ini.
“Revolusi digital telah menciptakan sebuah inovasi baru dalam kapasitas untuk memperoleh penyimpanan memanipulasi dan ditransmisikan volume data secara nyata luas dan kompleks,” sebutnya.
Oleh karena itu, lanjut Wattimena, revolusi digital seringkali dianggap identik sebagai revolusi data perkembangan tersebut telah mendorong pengumpulan berbagai data tidak lagi tergantung pada pertimbangan data apa yang mungkin berguna di masa depan akan tetapi hampir semua data dikumpulkan pemerintah dan swasta bersaing untuk membesarkan kapasitas penyimpanan data mereka dan semakin jarang melakukan penghapusan data.
“Menemukan nilai baru dalam data sehingga data diperlakukan seperti halnya aset yang berwujud era baru pengelolaan data nilai yang bisa disebut sebagai Big data,” tambahnya.
Undang-undang tentang perlindungan Data Pribadi ( UU PDP ) mengamanatkan kewajiban organisasi dalam menunjukkan petugas perlindungan data atau data protection officer (DPO).
“PPDP/ DPO adalah petugas yang berperan dalam memastikan organisasi memproses data pribadi memiliki data sesuai dengan aturan perlindungan data yang berlaku Oleh sebab itu sebagai pemerintah kota saya menyambut baik kegiatan bermain teknis ini kesiapan implementasi perlindungan data pribadi bagi badan publik yang digelar saat ini sebagai salah satu hal utama terkait persiapan pelaksanaan undang-undang perlindungan data pribadi termasuk bagaimana cara mengedukasi secara efektif,” tandasnya. (AJP)
0 komentar:
Post a Comment