Demikian diungkapkan anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku Fauzan Husni Alkatiri, saat ditemui di gedung DPRD Provinsi Maluku, Selasa (9/1/2024).
“Masih banyak berantakan, wajah sederhana kita bisa lihat di Jakarta tentang pengelolaan mess Maluku, sering sekali kita berikan atensi tapi secara fungsi sampai saat ini tidak bisa difungsikan itu artinya wajah Provinsi Maluku di Jakarta tidak bisa berfungsi, padahal dimana orang melihat Maluku pada etalase Maluku tersebut dan secara jujur kita akui belum bisa dikelola secara baik,” ungkapnya.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut, janji yang dikatakan oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku yang mengatakan bahwa akhir tahun sudah akan selesai, namun kenyataannya sudah hampir 5 tahun mess Maluku tersebut tidak bisa berfungsi secara maksimal.
“Kemarin Kepala dinas PUPR boleh berkata begitu dalam rapat-rapat, faktanya hari ini Pemerintah Daerah Provinsi Maluku tidak mampu memfungsikan mess Maluku secara baik,” sesal Alkatiri.
Belum maksimalnya pengelolaan aset Pemda Maluku bukanlah perkara anggaran, karena perkara anggaran adalah hal yang relatif. Hal ini dikarenakan anggaran negara saat ini sangat terkait dengan aset, dan salah satu bagian variabel dari perhitungan DAK maupun DAU adalah aset.
“Saya berkesimpulan bahwa masalah anggaran itu sangat relatif, hal yang substansi dan yang paling utama itu adalah goodwill dari pemerintah untuk melakukan usaha-usaha, saya lihat kalau dari yang sederhana saja kita ambil contoh mess Maluku berapa anggaran yang ada disitu dan sudah sampai sekarang masih disfungsi,” tandasnya. (AJP)
0 komentar:
Post a Comment