%20(12).jpeg)
Kabupaten yang masuk 3T, yakni Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Maluku Tenggara (Malra), Seram Bagian Barat (SBB), dan pulau Buru.
Ketua komisi II DPRD Provinsi Maluku, Johan Lewerissa mengaku, sejumlah kabupaten tersebut menjadi skala prioritas dalam rangka wilayah tersebut dapat teraliri listrik.
"Maka dengan persoalan yang dihadapi kami minta PLN segera memberikan data buat kita, agar komisi II dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui PLN maupun Komisi VII di DPR RI dalam rangka membahas persoalan di maksud," harap Lewerissa, ketika memimpin rapat, Jumat (3/11/2023).
Politisi Partai Gerindra ini berharap, kedepan jam operasional listrik mulai dari 6 jam, 12 jam dan 24 jam bisa berjalan dengan baik.
"Memang kendala yang terjadi di wilayah 3 T khusus MBD di kecamatan Romang dan Donashira itu berkaitan dengan BBM," ujarnya.
Pihaknya mengaku, saat pengawasan pihaknya menemukan di kabupaten MBD tidak ada depo Pertamina, sehingga pasokan BBM semua dari KKT.
"Padahal jarak antara kedua kabupaten itu sangat jauh, kalau musim ekstrim kapal pengangkut BBM tidak bisa kesana. Akhirnya konsekuensi lampu padam karena tidak ada BBM," ucapnya.
Lanjutnya, persoalan kelistrikan bukan saja menjadi tanggung jawab PLN, tetapi semua setholder baik' itu pemerintah, Pertamina serta instansi lainnya memiliki tanggung jawab yang sama.
"Bukan saja persoalan kelistrikan menjadi tanggung jawab PLN, tetapi berkaitan dengan listrik banyak hal yang harus berurusan yakni infrastruktur dan BBM menjadi hal yang paling penting," paparnya.
"Kedepan kita harapkan menjadi catatan kita untuk presentasi daya untuk wilayah yang sudah cukup, hanya ada beberapa perbaikan yang menjadi persoalan seperti yang tadi disampaikan di daerah Ambon kalau kapasitas daya sudah cukup, mungkin ada perbaikan terhadap mesin-mesin yang layak diperbaiki, agar pelayanan semaksimal mungkin," Tamba Lewerissa.
Wilayah 3 T menjadi skala prioritas sesuai dengan instruksi pemerintah pusat, dan menjadi perhatian serius dari PLN.
"Kita perlu data dari PLN agar komisi II kedepannya berkoordinasi dengan pemerintah pusat," pungkasnya. (AJP)
%20(12).jpeg & description=DPRD Maluku Dukung PLN Jangkau Elektrifikasi Wilayah 3T ){kind=link}
0 komentar:
Post a Comment