Hal ini dilakukan guna menghindari hutang, berupa tunggakan belanja pegawai maupun pengeluaran lainnya di pemerintahan.
Lanjutnya, semua berkaitan dengan adanya sejumlah hak-hak pegawai di Lingkup Pemkot Ambon maupun hal-hal lainnya yang belum terealisasi, seperti TPP, ADD dan lainnya.
“Karena kalau itu sumbernya dari DAU, setiap awal bulan dan untuk bulan berikutnya itu ditransfer untuk gaji dan sebagainya. Karena itu upaya kita untuk meningkatkan atau mempercepat realisasi PAD itu sangat penting," akuinya.
"Kita juga berharap dana bagi hasil dari pemprov segera direalisasi agar kita segera bayar kebutuhan-kebutuhan pegawai, khusus untuk P3K Kesehatan dan Pendidikan,” sambung Wattimena.
Terkait penganggaran di APBD Perubahan 2023 ini, lanjutnya, akan benar-benar dirasionalisasi sehingga bisa berimbang antara pendapatan dan belanja.
“Tujuannya supaya menghindari adanya hutang lagi diakhir tahun anggaran 2023 ini. Jadi nanti kita rasionalisasi belanja mengikuti pendapatan di kota ini," tandasnya. (AJP)
0 komentar:
Post a Comment