"Untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan fiskal nasional perlu data yang terintegrasi antar unit organisasi Kemenkeu dengan mengakomodasi berbagai indikator fiskal serta untuk mewujudkan tercapainya program pemberdayaan masyarakat pada tingkat regional," kata dia di Ternate, Selasa kemarin.
Wamenkeu mendorong agar para jajaran Kemenkeu juga mengerti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat.
"Ini bertujuan mengumpulkan informasi berkaitan dengan pelaksanaan operasional pemerintah melalui APBN dan APBD dapat tergambar secara berkala," katanya.
Menurut dia selain itu dan dapat memberikan informasi yang valid serta mampu mengungkap perkembangan isu terkini di wilayah regional
Ia memaparkan kolaborasi dan sinergi antar Kantor Wilayah sebagai kepanjangan tangan Menteri Keuangan sangat diperlukan dalam rangka mendukung peran sebagai Regional Chief Economist (RCE).
Kemudian meningkatkan kualitas Cash Planning Information Network (CPIN), membangun sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memitigasi risiko pelaksanaan APBN dan APBD, serta mendukung pelaksanaan kebijakan maupun perancangan kebijakan pelaksanaan anggaran yang lebih kontekstual.
Wamenkeu juga mengingatkan para jajaran harus mampu melihat kondisi ekonomi yang terjadi seperti saat ini, dengan harga komoditas yang sempat melonjak serta adanya dinamika dunia, yang berimbas kepada penerimaan negara di APBN surplus. (*)
0 komentar:
Post a Comment