Akibatnya, sejumlah pihak angkat bicara, termasuk anggota DPRD Provinsi Maluku. Salah satunya, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Ruslan Hurasan.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Maluku, melakukan evaluasi terkait progres proyek PSN ANP.
"Hal ini menjadi bahan evaluasi. Saya minta kita bersama baik Pemda dan DPRD Maluku, sikapi terkait ANP dicoret dari PSN. DPRD dan Pemda evaluasi dan komunikasikan ke Pempus untuk pastikan (dicoret)," kata Hurasan, kepada awak media, Selasa (1/8/2023).
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Maluku Tengah ini mengaku, potensi sumber daya alam di daerah ini yang mesti maksimalkan jika kehadiran PSN seperti ANP.
"Kalau ada usulan harus diperjuangkan. Komunikasi mesti di bangun dengan kementerian terkait lihat kembali program strategis nasional di Maluku, untuk dipertimbangkan," ujarnya.
Ruslan Hurasan mengaku kaget kalau ANP tidak berjalan, bahkan dicoret. Padahal, ingat dia, dengan adanya program PSN itu ada pertumbuhan ekonomi, serap tenaga kerja, distribusi sumber aya alam.
"PSN, setidaknya mengurangi kemiskinan karena ada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Begit juga tekan laju inflasi, pemerataan pembangunan serta pemerataan ekonomi," tutupnya. (AJP)
0 komentar:
Post a Comment