Launcing program pesiar secara serempak yang bertempat di Jombang kepada 38 Provinsi, 416 Kabupaten dan 98 Kota, dan untuk kota Ambon mengikutinya secara daring di Cantika hotel lantai 6 pada pukul 12.00 Wit, Rabu(30/8/2023).
Dalam launching program pesiar yang di ikut sertakan di kota Ambon Provinsi Maluku, Kepala Dinas Kesehatan kota Ambon, Drg. Wendy Pelupessy, kepala dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Masyarakat dan Desa (PPPMD) Kota Ambon, Meggy Martje Lekatompessy, para anggota BPJS Kesehatan dan jajarannya, Kepala Desa Poka, Marthina Ivon Kelbulan dan tamu undangan lainnya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof.dr.Ali Ghufron Mukti, M.Sc.Phd dalam sambutannya menyebut, melalui Program JKN selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.
"Dimana satu SDGs Desa yaitu Desa Peduli Kesehatan yang memiliki 15 program prioritas, salah satunya yaitu BPJS Kesehatan mencapai 100% cakupan penduduk desa sebagai peserta JKN," katanya.
Menurut Gufron Program pesiar ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Mendorong tercapainya target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yakni 98% penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024.
"Sampai saat ini BPJS dapat berjalan dalam dukungan pak menteri maka secara nasional peserta JKN sudah mencapai 259 atau 93% artinya BPJS kesehatan harus di miliki oleh seluruh masyarakat khususnya bagi warga desa yang masih miskin karena BPJS kesehatan dapat memberikan perlindungan kesehatan kepada penduduk desa yang belum terjamin dalam JKN," paparnya.
Guna memastikan bahwa seluruh penduduk menjadi peserta program jaminan sosial kesehatan, maka diLaksanakan gerakan “Pesiar” untuk menjangkau penduduk belum menjadi peserta Program JKN yang ada di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia.
"Proses pemetaan ini akan dibantu oleh Agen Pesiar yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa untuk melakukan pemetaan data penduduk di desa tertentu, penyisiran wilayah berdasarkan hasil pemetaan, serta kegiatan advokasi dan sosialisasi yang melibatkan aparat desa. Setelah itu, hasil dari advokasi akan dijadikan dasar untuk pendaftaran peserta JKN,” ungkap Ghufron.
Akhir dari sambutannya dilanjutkan dengan Penandatanganan MoU antara BPJS Kesehatan dengan Kementerian Desa dan PDTT, Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama antara BPJS Kesehatan dengan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan-Kemendes PDTT dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah Jombang.
Sementara Kepala dinas kesehatan kota Ambon, Wendy Pelupessy, kepada media ini mengatakan secara umum kita petakan daerah - daerah mana yang masyarakatnya belum mendapatkan akses JKN harus di daftarkan atau menjadi peserta JKN.
"Setelah itu dipetakan, disisir dan di advokasi untuk masuk menjadi peserta JKN dan di akuinya desa poka sebagai desa yang di pilih dalam display project JKN karena sudah 100% masyarakatnya memiliki JKN dan sudah mencapai 90 % untuk masyarakat kota Ambon." tutup Pelupessy.
Di tempat yang sama kepada media ini, Kepala Desa Poka, Marthina Ivon Kelbulan mengatakan, Desa Poka menjadi salah satu desa yang di ambil sebagai display projek pesiar yang dilakukan oleh BPJS kesehatan karena dari awal sebagai pemerintah desa telah memprioritaskan BPJS kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang baik.
"Ini merupakan suatu peluang bagi kami untuk melihat kebutuhan masyarakat dalam hal pendekatan SDGS desa yang menjadi pemenuhan masyarakat desa agar tercapainya desa sehat dan sejahtera," jelas Kelbulan. (AJP)
0 komentar:
Post a Comment