Menurutnya, di Maluku sudah banyak rumah sakit berstandar internasional dengan manajemen yang baik dan RSUD dr. Haulussy sudah tertinggal begitu jauh.
"RSUD Haulussy sudah tertinggal. Kita harus selamatkan rumah sakit ini. Saat ini banyak rumah sakit bertaraf internasional seperti RS Leimena dan RS Siloam dengan manajemen yang sangat baik sementara RSUD dr. Haulussy mengalami kemunduran," ucap Afifudin, disela-sela rapat antara Komisi IV dan Komisi I rapat bersama Inspektorat Provinsi Maluku dan manajemen RSUD Haulussy, terkait jasa tenaga kesehatan yang belum dibayarkan, Senin (28/8/2023).
Politisi PPP dari daerah pemilihan Kota Ambon ini menjelaskan, sebelumnya hanya ada beberapa rumah sakit seperti RSUD Haulussy, RS Al Fatah, RS GPM, dan sejumlah rumah sakit lainya. Tapi, sekarang banyak rumah sakit yang sudah dibangun, sehingga sekarang banyak saingan.
"Sudah banyak saingan jadi harus berbenah dan harus memperhatikan hak-hak para tenaga medis yang mengabdi di RSUD Haulussy," ujarnya.
Sementara soal Hak-hak Nakes dirumah sakit itu yang belum dibayarkan, pihak ya berharap ada political wil dari Pemda dan pihak manajemen rumah sakit, agar mencari solusi penyelesaian sehingga hak-hak para tenaga medis tidak terkatung-katung.
"RSUd Haulussy kalau ada kendala dalam pembayaran maka harus panggil para Nakes untuk jelaskan, sebab itu hak orang yang mesti dibayarkan," desaknya.
Apalagi, tambahnya, hal ini sudah menjadi sorotan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian terkait persoalan yang terjadi RSUD Haulussy.
"Pak Mendagri sudah mencontohkan hal buruk seperti di Maluku. Kita sudah berupaya datangi Kemenkes dan komisi terkait di pusat untuk mencari solusi. Tapi, ketika kita undang rapat tidak ada yang hadir kesalnya," tandasnya.
Anggota Komisi IV Djemi Pattiselano saat itu juga menekankan bahwa pihaknya butuh kepastian pembayaran jasa Nakes.
"Kami butuh kepastian. Artinya, harus ada kencing bayar. Sebab, manajemen RSUD Haulussy punya pengalaman buruk," ingat Pattiselano, yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Maluku.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Seram Bagian Timur ini berharap, pihak manajemen menyiapkan data secara tertulis agar dibacakan ketika rapat digelar.
"Saya sarankan data-data dibacakan atau dibuat tertulis dan dianalisis dan disampaikan kepada Nakes yang mengklaim. Kita prihatin manajemen dengan manajemen RSUD Haulussy saat ini," paparnya.
Untuk diketahui, para Nakes sering melakukan aksi mogok memprotes hak mereka tak kunjung di bayarkan. Sebab sekitar Rp 21,6 miliar jasa tenaga kesehatan di rumah sakit itu sejak 2020 hingga saat ini belum dibayarkan. (AJP)
0 komentar:
Post a Comment