Hal ini diungkapkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Maluku, Javet Djemy Pattiselanno.
Katanya, kondisi pergerakan ekonomi yang lambat ini bisa terlihat di media sosial (Medsos) maupun yang ada di masyarakat.
Hal ini sangat ironis, karena Kabupaten SBT diketahui memiliki potensi sumber daya alam yang begitu melimpah seperti Kelapa, Sagu, Cengkeh, Pala, Ikan bahkan Minyak.
"Tapi, disana sangat minim fasilitas untuk hilirisasi potensi yang ada,” terang Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Maluku, Javet Djemy Pattiselanno kepada wartawan di Ambon, Selasa (04/07/2023).
Menurut Pattiselanno, masyarakat setempat hanya mendapat nilai-nilai ekomoni yang tidak terlalu besar karena tidak ada turunan produksinya, seperti kelapa yang hanya kopra saja padahal masyarakat mempunyai potensi kelapa.
Jika di lihat dari data pohon kelapa untuk produksi kopra maka bisa mencapai ratusan ton yang dihasilkan oleh Maluku.
“Kenapa tidak ada ide dari Pemerintah untuk membuat mini pabrik di kabupaten dan kota yang mempunya potensi kelapa yang banyak? tanya Pattiselanno.
Untuk itu, pihaknya mengusulkan, untuk membuat pabrik mini untuk minyak kelapa. Sebenarnya ada caranya yaitu, kabupaten dan kota bersama provinsi bekerja sama untuk adanya dana sharing dari masing-masing untuk menjawab kebutuhan tersebut.
“Dari beberapa daerah yang mempunyai potensi kelapa kita menawarkan sahamnya, dan barang ini kalau di buat minyak kelapa di masyarakat tidak mungkin tidak laku, karena banyak orang membutuhkan minyak kelapa,” ucapnya.
“Sebenarnya dengan cara ini kita bisa menguatkan ketahanan pangan masyarakat, karena bahannya dari kita untuk kita. Jadi uangnya tidak keluar,” sambung Pattiselanno.
Begitu juga dengan tanaman sagu yang mana di Maluku potensinya sekitar 35 ribu hektar, dan yang terbanyak 34 hektar ada di Kabupaten SBT.
Dijelaskan, walaupun potensi sagu banyak namun sampai sekarang tidak punya nilai ekonomi dan tidak menjadi tulang punggung ekonomi mayarakat SBT.
"Sagu basah ini turunannya ada, bisa di buat Laksa. Sagu yang ada di daerah lain dibawah ke Pulau Jawa untuk dijadikan Laksa, dan bahan baku Laksa itu 100 persen bahannya sagu basah," ungkapnya.
Proses ini kata Pattiselanno, tidak membutuhkan alat yang canggih. Kalau masyarakat pasti tidak bisa membuatnya, makanya membutuhkan Pemerintah untuk intervensi dalam membangun fasilitas ekonomi sehingga masyarakat itu terangkat dari kemiskinan yang ekstrim.
Legislator Maluku Dapil SBT itu menambahkan bahwa, karena pembangunan infrastruktur ekonomi yang sangat kurang sehingga mengakibatkan kemiskinan yang terjadi di Maluku, terutama seperti di Kabupaten SBT yang masyarakat alami sekarang ini.
"Infrastruktur juga berpengaruh kepada angka kemiskinan di Maluku, untuk itu kebutuhan akan infrastruktur sangat penting dan harus menjadi perhatian bersama pemerintah," tandasnya. (AJP)
0 komentar:
Post a Comment