Ambon, Kompastimur.com - Komisi IV DPRD Provinsi Maluku cukup kecewa dengan SMA Siwalima Ambon dan Dinas Pendidikan Maluku yang melanggar komitmen terkait dengan penerimaan siswa baru pada pada tahun ajaran 2023-2024 ini .
Dimana komitmen Dinas Pendidikan untuk SMA Siwalima Ambon dengan Komisi IV DPRD Provinsi Maluku dan sudah di setujui oleh Gubernur Maluku untuk penerimaan murid hanya 70 orang dan berasal dari anak berprestasi yang orang tuanya tidak mampu dari 11 Kabupaten dan Kota yang ada di Maluku.
Tapi kenyataannya, SMA Siwalima Ambon telah menerima 90 orang murid dan ada yang berasal dari orang tua yang mampu.
Demikian di sampaikan Ketua komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary kepada wartawan di Ambon, Senin (13/06/2023).
Kata Atapary, Ada Siswa yang orang tuanya tidak mampu namun anaknya mampu tidak di terima, dan ini berarti tidak komitmen.
"Kami sudah sepakati bersama untuk tidak ada titipan-titipan," tambahnya.
Ia membeberkan, ada anggota DPRD banyak orang yang datang untuk menitip anaknya masuk SMA Siwalima, tapi DPRD tolak, karena sudah komitmen dengan apa yang di putuskan bahwa tidak lagi ada alasan titip-titip.
Ia menambahkan, saat rapat dengan Dinas Pendidikan dan SMA Siwalima, pihaknya meminta waktu agar hari itu tes dan nilai juga keluar. Namun ini ada jedah juga, ini berarti ada indikasi tidak beres dari penyelenggara penerimaan siswa baru SMA Siwalima Ambon.
"Kami bilang yang berhak mendapat subsidi itu anak-anak yang orang tuanya tidak mampu. orang yang mampu itu tidak berhak mendapat subsidi karena perubahan SMA Siwalima itu sudah di tetapkan," paparnya.
Lanjutnya, kalau dulu awal pembentukan itu adalah rekonsiliasi. Jadi 11 Kabupaten dan Kota yang masuk itu berimbamg dari segi Agama, supaya dari situ mereka bisah komunikasi bahwa persoalan agama itu tidak ada masalah paska kerusuhan itu. Sehingga itu bisah membawah pesan damai kepada orang-orang di kampung yang mereka berasal .
"Inikan sudah tidak relevan, makanya yang kita minta, relevan itu ada subsidi bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu, kalau tidak orang bisa gugat ke Pemda. Kenapa APBD hanya di berikan pada SMA Siwalima, kanapa SMA yang lain tidak, padahal di SMA yang lain juga ada orang yang miskin," tandasnya. (Tim)
0 komentar:
Post a Comment