"Izinkan saya menyampaikan harapan agar apa yang dibicarakan dan didiskusikan hari ini bisa kita bawa pada satu momen yaitu Rakernas nanti," kata Bima Arya Sugiarto, saat memberikan sambutan Rakerwil VI APEKSI di Papua Youth Creative Hub, Rabu (21/6/2023).
Kata Bima Arya Sugiarto, hasil Rakenwil ini harus menyuarakan suara-suara kritis tentang tenaga honorer, menyampaikan keberatan tentang Dana Bagi Hasil (DBH), dan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) 33 tahun 2020.
"Mari kita suarakan suara kritis kita saat Rakernas nanti," ujarnya.
"Mari kita bekerja keras agar masa depan Indonesia akan membawa kesejahteraan di indonesia timur. Semua kota harus sama majunya sama hebatnya sama bersihnya," jelasnya.
Di tempat yang sama, Ketua APEKSI (Komwil) VI, Capt H. Ali Ibrahim mengatakan tahun ini ada beberapa program yang akan berjalan, dan Rakerwil VI ini merupakan agenda tahunan. Dalam kegiatan ini diharapkan usulan APEKSI sudah ditetapkan.
"Pada rapat kerja Rakenwil ini beberapa agenda pokok yang akan dibahas bersama. Program tersebut adalah program kerja yang akan disampaikan saat Rakernas," terangnya.
"Saat ini kita semua ada di kota Jayapura. Tema yang diangkat dalam Rakenwil VI itu "Kolaborasi membangun Indonesia Timur" ini memiliki makna dan bangun daerah di wilayah timur," jelasnya.
Sementara itu dari hasil Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) VI Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia (APEKSI) di Jayapura, diusulkan 5 (lima) rekomendasi yang bakal di bahas di Makasar pada saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas).
Pertama Pembagian Dana Bagi Hasil (DBH). Yang mana DBH Kabupaten/kota dan provinsi mengalami keterlambatan, sehingga ada upaya dari pengurus APEKSI untuk dapat disampaikan pada Rakornas di Makasar nanti agar DBH itu tepat waktu.
Kedua Persoalan tenaga Honorer harus dituntaskan, yang mana Persoalan ini juga perlu disuarakan saat Rakernas di Makasar, agar dapat menjawab keresahan tenaga honorer.
Ketiga Dana Kelurahan, yang sudah berkali-kali diperjuangkan oleh pengurus APEKSI tetapi pelaksanaan di lapangan masih jauh dari harapan.
Keempat terkait Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) 33 tahun 2020, tentang Standar Harga Satuan Regional yang mesti ditinjau kembali, serta yang Kelima; harus ada Daerah Otonom Baru (DOB) kabupaten/kota di kota-kota pemekaran di Papua.
Diketahui, dalam mengikuti Rapat Kerja Wilayah VI APEKSI Pj.Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena didampingi Pj. Ketua TP-PKK Kota Ambon, Lisa Wattimena, Asisten Sekkot bidang Administrasi Umum, Rulien Purmiasa; Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pieter Saimima; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang), Enrico Matitaputty; Kepala Inspektorat, Jacob Silanno; Kadis KominfoSandi, Joy Adriaansz; Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP), Alfredo Hehamahua; serta Kabag Pemerintahan, Alfian Lewenusa. (MCAMBON)
0 komentar:
Post a Comment