Namrole, Kompastimur.comPraktek yang diduga berbau korupsi ini harusnya diusut tuntas oleh pihak penegak hukum agar tidak menjadi budaya berkelanjutan dalam menguras keuangan rakyat.
Praktek kotor ini terkuak ketika Mamulaty mematok 81 Kepala Desa di Kabupaten Bursel harus membayar honor Narasumber Pelatihan Manajemen Keuangan BUMDes yang diotakinya bersama Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten dengan nilai sangat fantastis dan tak masuk akal karena mencapai angka ratusan juta rupiah.
Dimana 81 Kepala Desa wajib menyetor uang honor 2 orang Narasumber sebesar Rp. 243.000.000 atau masing-masing narasumber akan mendapatkan honor sebesar Rp. 121.000.000.
Nilai itu merupakan total dari kewajiban 81 Kepala Desa yang diwajibkan untuk menyetor honor Narasumber sebesar Rp. 3.000.000 untuk 2 Narasumber yang memberikan materi pada kegiatan yang sama yang tak dilakukan di masing-masing desa, tetapi dipusatkan pelaksanaannya di Gedung Serbaguna, Senin (27/03/2023).
Padahal Menteri Keuangan, Sri Mulyani telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor: 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 untuk dijadikan patokan standarisasi honor narasumber bagi setiap instansi pemerintah.
Dimana, sesuai PMK nomor: 83/PMK.02/2022 itu, honor Narasumber sekelas Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan hanya dibayar Rp. 1.700.000 per orang per jam.
Untuk honor Narasumber dari Pejabat Esalon I/yang disetarakan dibayar Rp. 1.400.000 per orang per jam.
Selanjutnya untuk honor dari Narasumber Pejabat Eselon II/yang disetarakan dibayar Rp. 1.000.000 per orang per jam.
Sedangkan untuk honor Narasumber dari Pejabat Eselon III ke bawa/yang disetarakan dibayar Rp. 900.000 per orang per jam.
Sementara sesuai surat undangan bersifat penting yang ditandatangani oleh Mamulaty nomor: 416/ / DPMP-PPA/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang ditujukkan kepada para Kepala Desa se Kabupaten Bursel untuk mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Kick Off Bursel Satu Harga Kolaborasi Merangkai Keadilan Nusantara Satu Harga dan dilanjutkan dengan Pelatihan Manajemen Keuangan BUMDes, Mamulaty membebankan biaya transportasi para peserta serta honor Narasumber ditanggung oleh masing-masing Desa.
Dimana, untuk peserta kegiatan tersebut, Mamulaty mewajibkan diikuti oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua BUMDes bagi Desa yang memiliki BUMDes yang aktif kelembagaan, usaha dan permodalan.
Sedangkan, bagi Desa yang memiliki BUMDes yang tidak aktif, baik kelembagaan, usaha dan permodalan diminta agar Kepala Desa, Ketua BPD dan Sekretaris Desa harus mengikuti kegiatan yang dipusatkan di Gedung Serbaguna, Senin, 27 Maret 2023 pukul 09.00 WIT sampai selesai.
Dimana untuk Narasumber kegiatan Pelatihan Manajemen Keuangan BUMDes berasal dari Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten.
Untuk besaran honor narasumber yang dibebankan kepada setiap Kepala Desa tidak dicantumkan oleh Mamulaty dalam surat tersebut, tetapi disampaikan langsung oleh Mamulaty kepada para Kepala Desa maupun disampaikan oleh sejumlah anak buahnya kepada para Kepala Desa.
"Kami diwajibkan bayar honor narasumber Rp. 3.000.000 per desa. Itu disampaikan oleh Kadis maupun staf DPMP-PPA. Uang itu sudah kami stor ke staf DPMP-PPA yang ditugaskan untuk itu," kata salah satu Kepala Desa yang enggan namanya dipublikasi kepada media ini, Senin (27/03/2023) malam.
Kades lainnya yang mewanti-wanti agar namanya tak dipublikasi pun mengakui hal serupa.
"Uang yang kami setor itu Rp. 3.000.000. Katanya untuk honor 2 orang Narasumber, tapi tidak ada anggarannya di APBDes," ungkap Kepala Desa ini, Senin (27/03/3023).
Sedangkan Kepala Desa lainnya mengaku bahwa untuk mengakomodir kepentingan Mamulaty yang berbau korupsi ini, Mamulaty pun pernah melempar ancaman kepada para Kepala Desa, jika para Kepala Desa tak mengakomodir sejumlah kegiatan, termasuk kegiatan ini, maka proses pencairan ADD maupun DD tak akan dimuluskan.
"Kami pernah disodorkan daftar sejumlah kegiatan dari pihak Dinas DPMP-PPA untuk diakomodir dalam APBDes, padahal kegiatan-kegiatan itu tidak pernah muncul dalam Musrembang Desa. Tapi ini semata-mata untuk mengakomodir kepentingan Dinas. Untuk maksud itu, Kepala Desa diancam tidak bisa cair ADD maupun DD. Atas tekanan Kadis itu, ada Kepala Desa yang terpaksa mengakomodir kegiatan-kegiatan sisipan itu, termasuk kegiatan ini saat evaluasi APBDes di Dinas. Dari pada kami dipersulit. Tapi. Banyak Kepala Desa juga yang tidak mengakomodir kegiatan-kegiatan itu," jelas Kepala Desa ini, Senin (27/03/2023).
Tetapi, lanjut Kepala Desa ini, saat diundang ikut kegiatan ini, para Kepala Desa pun akhirnya terpaksa menyetor uang Rp. 3.000.000 ke pihak Dinas karena merasa tertekan oleh ancaman pihak Dinas.
Sementara itu, Mamulaty yang dikonfirmasi media ini, Selasa (28/03/2023) subuh tak membatah jika pihaknya mematok setoran dari setiap Kepala Desa untuk membayar honor 2 orang Narasumber sebesar Rp. 3.000.000.
"Kalau itu nanti dibagi semua untuk Narasumber. Iya Narasumber," kata Mamulaty.
Parahnya lagi, Mamulaty menjelaskan bahwa kegiatan ini harusnya dilakukan di tiap desa. Tetapi, kemudian pihaknya memusatkan kegiatan ini di Gedung Serbaguna Namrole milik Pemkab Bursel dan direncanakan laporannya akan dibuat per desa.
"Yang pasti ini kegiatannya per desa yang kemudian dialokasikan kesini. Ya seharusnya per desa. Dengan melihat kondisi ini kami, kalau kami berjalan per desa, laporan tetap per desa. Tapi Itu pun masih dipertimbangkan, belum mutlak adanya untuk hal itu, nanti diverifikasi lagi. Karena ini memang sudah ada di APBDES," ucapnya.
Ia juga mengaku bahwa dalam kegiatan ini pihaknya memang tidak melibatkan pihak Pendamping Desa.
"Oh ini kami masih fokus kepada Tim Percepatan. Tim Percepatan yang mendrive tentang Buru Selatan satu harga," ucapnya.
Ia pun tak membantah jika dirinya turut menjadi otak kegiatan yang terkesan dadakan ini.
"Beta hanya memediasi agar kegiatan ini bisa jalan," jelasnya.
Saat disinggung terkait kegiatan ini tidak terakomodir pada ABPDes banyak Desa di Bursel, Ia menegaskan bahwa akan diakomodir saat Perubahan APBdes desa-desa tersebut.
"Iya yang belum tercover, mungkin nanti bisa di perubahan," cetusnya.
Sedangkan saat ditanyai terkait kegiatan ini pun awalnya banyak tak muncul saat Musrembang Desa, katanya itu tergantung dengan kebutuhan desa masing-masing.
"Ini tergantung kebutuhan desa," paparnya.
Parahnya lagi, kendati mewajibkan setiap desa mengikuti kegiatan ini, tapi Mamulaty mengaku hanya ada sedikit BUMDes yang aktif di Bursel.
"Karena sekarang Bumdes yang aktif itu hanya delapan. Tapi kita coba menggiring bagaimana desa bisa membentuk Bumdes," tuturnya.
Untuk diketahui, kegiatan ini dibuka oleh Bupati Bursel, Safitri Malik Soulisa. Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Bursel Ali Awan.
Sementara, kendati dalam surat undangan dicantumkan bahwa narasumber kegiatan ini dari Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Bursel, namun ternyata Narasumber yang dihadirkan malah berasal dari Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, yakni Mochtar Adam dan Asrudin Hormati.
Sementara dari daftar hadir peserta, diketahui bahwa ratusan peserta yang hadir terdiri dari Kepala Desa defenitif maupun Penjabat, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Ketua BUMDes, Bendahara Desa, Anggota BUMDes, Staf Desa dan Operator Desa. (KT-Tim)
0 komentar:
Post a Comment