Rapat tersebut dipimpin secara virtual oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy, dan diikuti oleh Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie, Ketua TP-PKK Provinsi Maluku yang juga selaku Duta Perangi Stunting Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad, Jajaran Pejabat dari Kemenko PMK, Bupati Walikota se-Maluku, Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, beserta pihak terkait lainnya.
Pada kesempatan tersebut, dalam laporannya Sadali mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Menko PMK bersama tim, yang telah memperhatikan daerah ini, serta turut menjabarkan kondisi Provinsi Maluku, terkait Kegiatan Penurunan Stunting dan Penanganan Kemiskinan.
“Secara geografis Maluku merupakan Provinsi Kepulauan yang terdiri dari 1.340 pulau, dengan luas wilayah 712.498km2 yang didominasi laut 92,4% yakni 658.313 km2, dan luas daratan hanya 7,6% atau 54.185km2, dengan jumlah penduduk 1,8 juta jiwa tersebar pada 9 kabupaten dan 2 kota, dimana berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting menunjukan penurunan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2018 stunting maluku mencapai 34,1% dan di tahun 2022 turun menjadi 26,1%.” Jelasnya.
Sadali mengatakan, kebijakan Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan stunting dilakukan dengan intervensi program kegiatan spesifik dan sensitif pada OPD terkait dengan melibatkan Pemerintah Pusat, Lembaga non Pemerintah, Swasta, dan teristimewa TP-PKK Provinsi Maluku dan Kab/Kota.
“Keberhasilan penurunan stunting ini juga tidak terlepas dari peran Duta Parenting Provinsi Maluku Hj. Widya Pratiwi Murad, dan Mama Parenting yang ada di Kabupaten/Kota se-Maluku” Tambahnya.
Ia juga menjelaskan, jumlah penduduk miskin yang ada di Maluku pada bulan September 2022 sebanyak 296.660 jiwa atau 16,23% dari jumlah penduduk maluku dan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 65.846 jiwa atau 3,62% dari jumlah penduduk miskin.
“Berbagai strategi yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem antara lain, program kartu maluku cerdas dan beasiswa untuk siswa miskin, program kartu maluku sehat dan potong pele stunting, program rehabilitasi sosial dan pemulihan bantuan nasional, program pemberdayaan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM), program rehabilitasi rumah tidak layak huni, program penyambungan listrik bagi masyarakat miskin dan tidak mampu Kerjasama dengan Lembaga non pemerintah, program pangan lokal, serta program penyediaan air bersih dan sanitasi” Ungkapnya.
Sekda juga menjelaskan, inovasi pemerintah daerah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan dua kegiatan yaitu rumah basudara sejahtera, yang merupakan sistem layanan rujukan terpadu bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh program, dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, dan Manggurebe Bangun Desa (MABES) yang bertujuan mewujudkan desa tertinggal, menjadi desa berkembang, maju dan mandiri dengan kebijakan 1 OPD 1 Desa Tertinggal.
“Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Provinsi, yakni memiliki konektivitas yang sangat sulit, kita bukan dipisahkan oleh laut tetapi dihubungkan oleh laut, serta punya fiskal yang sangat kecil, untuk itu dalam menunjang Percepatan Penanganan Stunting Dan Percepatan Penurunan Kemiskinan, kita membutuhkan sentuhan dari Pemerintah Pusat lewat program-program, melalui dana DAK atau Dekor yang dapat menunjang percepatan program ini.” Harapnya.
Di tempat yang sama juga Widya, mengatakan bahwa sejak 3 Juli 2019 selaku Ketua TP-PKK Provinsi Maluku diteguhkan menjadi Duta Parenting, dirinya menetapkan program-program agar tujuan untuk Perangi Stunting di Provinsi Maluku bisa berhasil.
“Hal yang melatarbelakangi saya ingin segera melaksanakan program perangi stunting di provinsi Maluku, karena pada tahun 2018 prevalensi stunting 34,1%, kalau bukan saya selaku Ibunya orang Maluku, siapa lagi yang akan berusaha untuk ikut membantu program pemerintah.” Tegasnya.
Ia juga menjelaskan, pada saat dilantik menjadi Duta Parenting, saat itu juga dirinya berkomitmen untuk ikut serta membantu Pemerintah Provinsi sebagai Ketua TP-PKK dan Duta Parenting Provinsi Maluku, dengan sinergi dan berkolaborasi untuk memerangi stunting.
“Setelah dikukuhkan juga saya tidak mau bekerja sendiri, dan langsung mengukuhkan Mama-Mama Parenting yang merupakan Istri Bupati Walikota Se-Maluku untuk, sehingga dapat serentak fokus bersama-sama perangi stunting. Pada tahun 2019, saya bersama tim turun langsung pada beberapa lokus stunting seperti Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, dan Kepulauan Aru, untuk melihat secara langsung.” Ujarnya.
Ina Latu Maluku itu juga, menyampaikan setelah turun pada lokus-lokus, diketahui selain faktor kemiskinan yang menjadi latar belakang stunting disampingnya juga ada, faktor air bersih, pola asuh anak, dan ketidaktahuan ortu di desa terpencil tentang bagaimana mengasuh anak, agar anak bisa mengonsumsi makanan sehat.
“Disini fungsi utama perangi stunting untuk mengatasi permasalahan yang ad apada setiap lokus, sehingga pada tahun 2019-2022 prevalensi stunting menjadi 26,1%, hal ini merupakan peran bersama Ketua TP PKK, Duta Parenting, dengan Pemerintah Provinsi maupun Kab/Kota yang bersama-sama melihat secara langsung apa yang terjadi di pada lokus-lokus stunting.” Jelasnya.
Ia juga mengatakan, setelah kunjungan pada lokus-lokus pihaknya membuat komitmen dengan Pemerintah Kab/Kota, agar setiap masalah yang ditemukan, dapat didiskusikan dan bisa ditindaklanjuti oleh Mama Parenting melalui inovasi-inovasi yang dibuat, salah satunya seperti pemberian makanan bergizi.
“Stunting ini memerlukan sentuhan langsung, perlu adanya keterlibatan pimpinan untuk melihat dan mencari solusinya, serta memerlukan sosok figur penggerak untuk melihat secara langsung lokus-lokus stunting untuk sama-sama bergerak perangi stunting.” tutupnya.( AJP)
0 komentar:
Post a Comment