"Rakor ini sudah merupakan kegiatan rutin tiap awal tahun, dan dilaksanakan sebelum pengawasan, untuk tahun yang sementara berjalan dan sebagai refleksi pada Bawaslu secara keseluruhan baik dari tingkat provinsi sampai pada kabupaten kota," kata Ketua Bawaslu Maluku, Subair.
Menurutnya, dalam Rakor ini, turut menghadirkan seluruh Pimpinan Bawaslu pada 11 kabupaten/kota se-Provinsi Maluku dan narasumber dari pihak luar.
"Nara sumber dari luar hadir untuk memberikan prespektif tentang pengawasan serta meminta Bawaslu setiap kabupaten/kota untuk melaporkan hasil pengawasannya," katanya.
Katanya, dua hal yang di evaluasi bersama pada Rakor ini, yaitu secara kelembagaan dan pelaksanaan pengawasan tahapan dimana secara kelembagaan, Bawaslu Provinsi Maluku telah membentuk jajaran kelembagaan sampai ke tingkat desa.
"Gunanya untuk mengevaluasi apa yang harus di benahi dan apa yang sudah cukup baik untuk dapat di tingkatkan,” tuturnya.
Menurutnya, tiga tahapan yang telah di lewati oleh Bawaslu yaitu Pertama,dari sisi pelaksanaan pengawasan tahapan, Sampai hari ini pihaknya telah melewati tahapan pendaftaran calon partai politik ( parpol) dan KPU telah menetapkan peserta parpol.
Kedua, pendaftaran bakal calon perseorangan DPD, pada tanggal 1 kemarin, KPU juga telah menetapkan beberapa calon yang telah memenuhi persyaratan.
"Di antara 14 orang calon DPD yang lulus administrasi, namun 8 orang yang telah dinyatakan memenuhi syarat pada verifikasi tahap pertama dan 6 orang dinyatakan belum memenuhi syarat, akan di lanjutkan pada verifikasi tahap kedua pengawasan pencalonan DPD,” tambahnya.
Kemudian yang ketiga masuk pada tahapan coklit dan batas akhir coklit itu pada tanggal 14 Maret 2023.
"Beberapa wilayah melaporkan progres coklit baru mencapai 50% dari hasil laporan yang di terima. Kita berharap KPU melakukan upaya-upaya yang bisa menyelesaikan proses coklit ini sampai selesai sesuai harapan karena salah satu tahapan yang sangat penting adalah pemutahiran data pemilih dan Bawaslu juga secara intens berharap hasil dari coklit ini terlahirnya data pemilih yang akurat dan Up To Date, tidak ada lagi yang di sembunyikan," harapnya.
Ia juga membeberkan, dalam pemutakhiran coklit di temukan beberapa pelanggaran contohnya Bawaslu menemukan pantarlih tidak bisa menunjukkan surat tugasnya, ada yang tidak menempelkan stiker di rumah penduduk, dan tempel stiker tapi tidak menulis data pemilih dalam keluarga tersebut, serta pelanggaran terbesarnya pantarlih yang sudah menempel stiker tetapi tidak melakukan coklit.
"Maka dengan adanya beberapa pelanggaran yang ada Bawaslu telah melakukan perbaikan,” akuinya.
Subair berharap, Bawaslu di setiap kabupaten/kota mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, bekerja dengan penuh integritas dan penuh tanggung jawab.
"Pastikan seluruh tahapan di setiap kabupaten/kota yang di awasi, berjalan dengan baik sesuai waktu yang di tetapkan juga berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," tutupnya. (AJP)
0 komentar:
Post a Comment