Rapat secara virtual, dipimpin Kepala Deputi II Kantor Staf Presiden, Abetnego Tarigan. Sementara Pemda dan unsure TNI-Polri mengikuti rapat dari ruang kerja kepala Dinas PUPR Maluku di jalan D.I. Panjaitan No.2, Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
Pihak istana keperisiden menggelar rapat koordinasi terkait penanganan konflik sosial di pulau Haruku untuk memastikan kesiapan pemulangan pengunsi.
”Pertemuan ini kami laksanakan guna update perkembangan terkini dan ke depan. Dimana kita berencana 19 Desember 2022 ini akan melaksanakan pemulangan dan secara perlahan akan merealisasikan tuntutan atau harapan masyarakat baik rehabilitasi rekontruksi dan juga perladangan serta kebun dan tempat upacara adat,” ujar Kepala Deputi II Kantor Staf Presiden RI, Abetnego Tarigan.
Rakor secara virtual dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Asisten Deputi Bidang Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Direktur Kewaspadaan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Komandan Resor Militer 151/Binaiya, Kasrem 151/ Binaya, Penjabat Bupati Maluku Tengah, Dandim 1504/Ambon.
Hadir juga, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kasdim 1504/Ambon, Pasiops Kodim 1504/Ambon, Pasiter Kodim 1504/Ambon, Seluruh Perwira Jajaran Kodim 1504/Ambon, Kapolsek Pulau Haruku, Kepala Kecamatan Pulau Haruku, Satuan Tugas Rekonsiliasi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Konflik Sosial di Kecamatan Pulau Haruku, dan Komandan Satgas Kodim, Komandan Satgas Yonarmed 1 Divif 2 Kostrad.
Pertemuan ini juga melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda negeri (desa) Pelauw, Tokoh Agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda negeri Kariuw.
Dalam rakor itu, penjabat Bupati Maluku Tengah, Muhamat Marabessy, dalam laporannya menyampaikan, langkah-langkah kongkrit yang terukur dalam rangka pemulangan, sekaligus merumuskan rencana aksi jangka pendek dalam tujuan pemulangan pengungsi desa Kariuw.
"Maka rapat ini akan kita integrasi dalam agenda yang tepat dimana pada tanggal 19 Desember 2022 pemulangan dan tanggal 20 Desember 2022 Natal bersama. Pasca insiden kemaren kami berkoordinasi dengan semua lini dalam rangka pemulangan,” ucap Marasabessy.
Sementara pernyataan sikap negeri Pelauw, masyarakat meminta untuk tidak beraktivitas dikawasan, Hua Rual yang ditetapkan dengan keputusan bupati Nomor 590 - 745 Tahun 2022.
"Untuk pengembalian batu keramat kami sudah laksanakan di lokasi Hua Rual,” ucapnya.
Kemudian, terkait permintaan maaf masyarakat negeri Kariuw , juga sudah dilaksanakan. Dimana, kata Marasabessy dalam laporannya menyebut pernyataan permohonan maaf menyikapi tuntutan masyarakat negeri Pelauw dalam upaya mewujudkan Perdamaian Negeri Pelauw dan Negeri Kariuw.
Maka, atas nama pemerintah dan masyarakat negeri Kariuw menyampaikan sikap. Pertama atas pemberitaan dalam bentuk postingan status di media sosial yang menyatakan bahwa masyarakat Pelauw dengan praktek ritual adatnya adalah kegiatan yang bersifat penyembahan berhala.
"Maka dengan ini kami nyatakan bahwa sesungguhnya kami masyarakat Kariuw sangat menghormati dan menjunjung tinggi ritual adat tersebut merupakan kepercayaan masyarakat Pelauw yang telah hidup dan bertumbuh secara turun temurun sehingga perlu dilestarikan sebagai aset budaya dan pariwisata,” ucap Muhamat Marasabessy, saat melaporkan pernyataan maaf masyarakat negeri Kariuw.
Kemudian, terkait pengerusakan situs adat sebagai salah satu akar masalah konflik sosial Negeri Pelauw dan Negeri Kariuw, dengan tegas disampaikan Muhamat Marabessy, pemerintah dan masyarakat Kariuw menyatakan bahwa kami tidak pernah melakukan tindakan pengerusakan tersebut.
"Kami akan menyampaikan pernyataan permohonan maaf ini di sosial media serta kita juga akan mensosialisasikan kepada masyarakat Pelauw. Kami juga suda menyiapkan 2000 tanaman cengkeh dan pala,” sebutnya.
Kemudian, keputusan tapal batas Pemda bersama TNI-Polri sudah melaksanakan, sehingga 5 point tuntutan warga negeri Pelauw, juga telah di laksanakan.
Muhamat Marabessy, dalam kesempatan itu juga menyampaikan rencana pemulangan pengungsi, yang terdiri dari 109 kepala keluarga (KK), transportasi yang akan digunakan yakni kapal motor laut untuk pemulangan pengungsi.
"Sementara skenario berikutnya kami akan melewati jalur darat sehingga sekaligus melakukan rekonsiliasi dengan masyarakat Hulaliuw, untuk pembiayaan dana yang telah kami siapkan sebesar Rp. 113.000.000 untuk pemulangan pengungsi nanti, di samping sembako dan kebutuhan lainnya,” beber Marasabessy.
Sementara untuk rehabilitasi perumahan akan, bekerjasama dengan TNI-Polri. Sementara Sementara BLT dari dinas sosial akan di salurkan selama 3 bulan dengan besaran 335.000 Per kepala keluarga disamping bantuan dari Kementerian Sosial.
Termasuk disiapkan juga dana untuk penerangan dan merehabilitasi air bersih termasuk Pos pengamanan juga sudah disiapkan yang mana pengerjaannya akan dibantu oleh TNI-Polri.
“ Sehingga dana yang sudah kami siapkan sebesar Rp 7.6 miliar sementara yang mendesak di bidang pendidikan bagi pendidikan dasar Dana sebesar 199 juta suda kami siapkan, di samping itu penyuluhan pertanian pun sudah kami siapkan dengan menyalurkan dana Rp. 90.000.000 untuk tenaga penyuluhan pertanian di Pulauw Haruku dan sekitarnya,” ucap Muhamat Marabessy, lagi.
"Sementara untuk pengamanan nantinya, melibatkan TNI-Polri khususnya anak daerah pulau haruku untuk pengamanan dan acara adat pemulangan nanti,” tambahnya.
Sementara Kapolresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes (Pol) Raja Arthur Lumongga Simamora, dikesempatan itu melaporkan, terkait pengamanan ada sebanyak 152 personil dikerahkan.
"Dimana komunikasi yang kami lakukan adalah sebagai tim yang di komandoi oleh bupati Maluku tengah,” kata Kapolresta.
Sedangkan dari hasil koordinasi bersama dengan raja negeri Pelauw, ada dua hal diminta. Permintaan maaf secara terbuka, Sosialisasi ke masyarakat khususnya masyarakat akar rumput.” Dan pengamanan pemulangan sampai dengan Natal, kami akan melibatkan masyarakat pulau Haruku sehingga dapat berjalan dengan aman. Pemulangan ini juga akan kami lakukan secara tradisi adat dengan dihadiri oleh seluruh raja-raja se Pulau Haruku,” kata Kapolresta Ambon.
Sementara Penjabat Sekda Maluku, Sadali Ie, menyampaikan apa yang menjadi rencana aksi pemulangan pengungsi suda tepat. Namun, Dia sarankan untuk mengkolaborasikan dengan pendekatan kearifan lokal (adat).
"Intinya, Pemprov Maluku mendukung apa yang dilakukan Pemda Malteng,” sarannya.
Sementara, di kesempatan raja negeri Pelauw, Rasyad Effendi Latucosina, menegaskan mendukung pemulangan pengungsi warga negeri Kariuw. Dia juga menyampaikan, mengenai (batu keramat) yang asli, disebut Latuconsina belum ditemukan sampai saat ini.
“ Dan kemudian terkait insiden 12 Desember 2022, itu karena tidak ada koordinasi dengan kami dan juga permohonan maaf belum juga disampaikan oleh warga Kariuw. Sedangkan terkait ganti rugi tanaman akan berjalan situasional, Pemda Malteng juga dalam waktu singkat sudah harus keluarkan keputusan batas tanah negeri Kariuw, termasuk menyangkut keamanan perlu stasioner,” ucap, Raja Pelauw, dalam laporannya. (AJP)
0 komentar:
Post a Comment