Jakarta, Kompastimur.com
Kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tahun 2020–2022 bernilai trilyunan rupiah tersebut.
Hingga menyebabkan kerugian bukan hanya pada negara, bahkan juga merugikan masyarakat, terutama yang tinggal di kawsan pedesaan maupun kawasan pedalaman, tidak hanya tidak dapat menggunakan layanan teknologi informasi internet sesuai yang dijanjikan oleh pemerintah, melainkan juga akibat dari radiasi frekwensi yang diduga melanggar ketentuan WHO sehingga mengakibatkan adanya warga yang mengalami gangguan pendengaran, gangguan pernafasan dan penyakit lainnya.
Demikian disampaikan H. Galuh Sunarya, Koordinator Komunitas Korban Proyek Pengadaan Tower BTS kepada awak media, Kamis (8/12/2022) di Gedung DPR RI, Jakarta.
“Ya, masyarakat sebenarnya ingin sekali proyek pengadaan tower BTS itu tidak bermasalah, tidak macet dan tidak merugikan, tapi realitasnya, justru proyek yang sudah berjalan itu, ternyata sekarang macet, padahal di beberapa tempat towernya sudah berdiri, perangkatnya sudah berjalan, tapi justru korbannya rakyat,” ungkap H. Galuh Sunarya.
Menurut Galuh, dirinya bersama warga yang lain, merupakan salah satu dari puluhan juta rakyat Indonesia, yang ingin mendapatkan layanan akses internet dari negara, yang cepat, murah dan sehat, namun ternyata, harapan itu, bagai mimpi disiang bolong, justru mereka ini, menjadi korban dari sebuah pekerjaan yang melanggar aturan, tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan dan juga tidak mendapatkan ijin dari Warga, misalnya yang terjadi di Kampung Sawah Baru, RT 06/03, Desa leuwisadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, jarak antara pemukiman warga dengan pembangunan tower.
Serta tidak memenuhi Level batas radiasi yang ditetapkan WHO adalah 9 watt/meter persegi untuk perangkat dengan frekuensi 1800 Mhz, dan 4.5 watt/meter persegi untuk perangkat dengan frekuensi 900 Mhz, namun ternyata tetap dilanjutkan pembangunannya bahkan sudah berdiri towernya dan kemudian macet,
Fakta itu lanjut Galuh, mengindikasikan bahwa pelaksanaan proyek tersebut menjadi ladang korupsi, kolusi dan juga gratifikasi, diduga dilakukan oleh pihak kontraktor dan juga diduga oleh pihak Kemenkominfo, tanpa mempertimbangkan dampak negative yang dialami warga.
“Ya, Selain di Bogor, kami juga menemukan permasalahan yang sama di Natuna, Kalimantan, Papua dll, sehingga kami menduga kekacauan pelaksanaan proyek tersebut, akibat adanya dugaan persengkongkolan jahat pada tender pelaksana dari pekerjaan proyek ini, yang diduga melibatkan Menkominfo Jhonny G Plate yang juga Sekjen DPP Partai Nasdem," Tukas H. Galuh.
Dari kondisi tersebut, imbuh H Galuh, dirinya bersama warga Korban proyek pengadaan tower BTS yang sudah terkonsolidasi di seluruh wilayah tanah air, ini sudah mengadukan hal tersebut ke pihak-pihak terkait, termasuk ke pihak kontraktor, tapi hasilnya nihil, karena itu, dirinya mengadukan masalah ini ke Komisi I DPR RI, agar segera membuat Pansus yang diharapkan dapat membongkar, mengusut tuntas kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tower BTS, dengan memanggil Menkominfo Jhonny G Plate untuk mempertanggungjawabkan masalah tersebut, serta juga meminta pertanggungjawaban dia terhadap korban yang terdampak dari kasus ini, dengan memberikan kompensasi seadil-adilnya.
“Hari ini kami telah mengadukan permasalahan yang kami alami dan juga dialami oleh puluhan jutaan rakyat Indonesia terutama berdomisili di pedesaan maupun Kawasan pedalaman ke Komisi I DPR RI, dan kami sangat berharap Komisi I DPR RI tidak mendiamkan kasus sengkarut Pengadaan Tower BTS ini, melainkan segera bergerak, dan turun ke rakyat, silahkan tanya langsung ke rakyat, yang menjadi korban kasus in, jangan hanya duduk diam saja, anda itu dipilih rakyat, maka bekerjalah untuk rakyat, kami mendesak agar Komisi I DPR RI membuat Pansus” pungkas H. Galuh. (KT-Rls)
0 komentar:
Post a Comment