Jakarta, Kompastimur.com
Hari Anti Korupsi International, diperingati setiap tanggal 9 Desember, untuk peringatan di tahun 2022 ini mengambil tema "Indonesia Pulih Bersatu Lawan Korupsi".
Melalui tema ini, KPK ingin mengajak dan memperkuat peran serta masyarakat dalam upaya memerangi korupsi, tentunya ajakan KPK tersebut juga merupakan perwujudan dari gerakan pembudayaan anti korupsi yang dapat dimaknai sebagai upaya membangun suatu budaya kesadaran masyarakat untuk melawan ancaman bahaya latent korupsi, yang membahayakan keberlangsungan tatanan nilai-nilai kehidupan masyarakat.
Hal itu disampaikan Anne Sarjono, anggota Forum Silahturahmi Anak Bangsa (FSAB) Muda, saat dihubungi awak media, Jumat, 9 Desember 2022 di Jakarta.
“Terbentuknya sikap pembudayaan anti korupsi dapat dianggap semacam bensin yang akan menggerakkan motor tatanan hukum yang ada, bahwa tanpa motor penggerak ini maka pranata hukum itu akan menjadi lembaga yang mati belaka, karena itulah sangat diperlukan langkah konkrit untuk membangun budaya anti korupsi melalui terbentuknya perilaku dalam pelayanan masyarakat yang transparan, kridibel dan akuntabel,” ucap Anne Sarjono.
Menurut Anne, dalam Gerakan pembudayaan anti korupsi, tidaklah semudah yang dibayangkan, dikarenakan adanya berbagai permasalahan yang dihadapinya, diantaranya adalah masalah keimanan yang juga terkait dengan mentalitas masyarakat masih mudah tergiur oleh gaya hidup hedonism maupun konsumerisme, kemudian minimnya keteladanan atau role model dari seorang figur kepemimpinan yang membudayakan anti korupsi, serta masih terlihat lemahnya penegakkan hukum terhadap korupsi, bahkan masih terkesan hukum tajam kebawah tumpul keatas bahkan dari kalangan, sehingga kondisi menyebabkan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum sepenuhnya efektif dalam pencegahan dan pemberantasan Korupsi, yang masih terkesan tebang pilih terhadap penanganan kasus korupsi, dan juga pengawalan penuntasan dari pencegahan sampai penghukuman pada koruptor belum memberikan efek jera, karena itu diperlukan adanya evaluasi kinerja dari KPK maupun dari aparat hukum lainnya untuk melakukan perubahan lebih efektif agar jumlah Koruptor dapat lebih berkurang.
Selain itu, lanjut Anne, diperlukan adanya Strategi preventif yakni merupakan upaya pencegahan agar seseorang tidak terjerumus ke dalam prilaku korupsi. Termasuk di dalam strategi ini adalah meningkatkan kesadaran terhadap bahaya korupsi melalui penyuluhan-penyuluhan hokum, baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan. Begitu juga dengan meningkatkan keimanan akan adanya hari perhitungan amal (yaumul hisab) di akhirat kelak, bahwa seluruh amal perbuatan manusia akan dimita pertanggung jawabannya oleh Allah SWT, kemudian strategi deduktif, Strategi ini dimaksudkan untuk membuat sistem deteksi dini atas tindakan korupsi sehingga apabila ada indikasi perbuatan korupsi akan dengan cepat terdeteksi sehingga tidak sampai kepada tindakan korupsi yang lebih besar.
“Serta menerapkan strategi represif, dengan menerapkan penegakkan supremasi hukum, bagi para koruptor, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi koruptor agar tidak korupsi lagi, dan bagi masyarakat, akan merasa takut atau malu apabila melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk apapun,” tukas Anne.
Hal Senada juga disampaikan Bimo, kepada awak media yang menghubunginya, ia mengatakan dengan semakin terbukanya informasi, terlihat adanya peningkatan dalam kesadaran anti-korupsi di masyarakat. Sebagian masyarakat mulai menggunakan media sosial untuk memviralkan kasus2 pungli yang mereka alami. Ini seharusnya menjadi momentum untuk semakin meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai permasalahan tersebut.
“Saya melihat bahwa korupsi di Indonesia masih sangat luas dan sistematis. Menurut Transparency International Indonesia, dikutip dari laman Tempo, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara. Masih perlu kerja yang jauh lebih keras lagi untuk memberantas korupsi dan meningkatkan kesadaran anti-korupsi di masyarakat,” ungkap Bimo yang juga anggota FSAB Muda kepada awak media, Jumaat (9/12/2022) di Jakarta.
Menurut Bimo, KPK memiliki peranan yang penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK telah berhasil menangani banyak kasus korupsi yang terjadi, baik di instansi pemerintahan di pusat maupun di daerah, dan juga di berbagai instansi swasta, dari informasi yang diperoleh, Saat ini KPK juga telah menjalankan tiga strategi dalam pemberantasan korupsi. Pertama, melalui pendekatan pendidikan masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai masyarakat yang bebas dari budaya korupsi, dari adanya keinginan melakukan korupsi menjadi tidak ingin melakukan korupsi karena mengetahui bahaya korupsi. Kedua adalah dengan pendekatan pencegahan melalui perbaikan sistem.
“Akan tetapi, saya melihat kalau KPK masih kurang efektif dalam mengkampanyekan gerakan anti-korupsi, khususnya di akar rumput, untuk itulah di Peringatan Hari Anti Korupsi International ini dapat menjadi momentum untuk memasifkan Gerakan pembudayaan anti korupsi agar dapat mewujudkan Indonesia Pulih Bersatu Lawan Korupsi,” pungkas Bimo. (KT-Rls)
0 komentar:
Post a Comment