Kedua penghargaan diserahkan secara langsung oleh Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon Ferdinanda Louhenapessy mewakili Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena di Golden Ballroom, Hotel Sultan & Residence Jakarta.
Mualimin menjelaskan, penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang pemajuan hak asasi manusia, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, pelaku bisnis dan korporasi, serta seluruh anggota masyarakat, atas segala upaya dan kerja keras kita bersama dalam mewujudkan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM (P5HAM).
Kakanwil Kemenkumham Maluku H.M Anwar N kepada dalam wawancara singkatnya seusai kegiatan mengutarakan kebanggaannya dalam pencapaian prestasi tersebut
"2 (Dua) Piagam penghargaan ini menjadi bukti, bahwasanya Maluku meskipun berada di Wilayah Timur Indonesia kegigihan dan kesungguhannya dalam melakukan pelayanan publik sangatlah maksimal. Kepada 2 UPTD yang menerima penghargaan pada sore hari ini akan menjadi contoh dalam melakukan pemberian pelayanan publik berbasis HAM kepada UPTD lainnya, karena pada dasarnya sebagai Aparatur Sipil Negara inilah tugas kita yang sesunggguhnya melayani dan mengayomi masyarakat,” jelas Kakanwil.
Saya harap kedepannya bukan hanya Pemerintah Kota Ambon yang dapat menyabet penghargaan P2HAM ini, lanjut Kakanwil tetapi Kabupaten/Kota lain di Wilayah Maluku juga bisa meraih penghargaan ini.
Sebelumnya saat membuka kegiatan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin memberikan sambutan.
Yasonna mengungkapkan dengan berbagai tantangan yang saat ini masih kita hadapi dalam upaya penegakan HAM, Pemerintah Indonesia mendapatkan berbagai apresiasi dari masyarakat internasional dalam Sidang Universal Periodical Review di Jenewa Swiss pada tanggal 9 November yang lalu.
Salah satu apresiasi yang diterima Pemerintah Indonesia, lanjut Yasonna adalah komitmen Indonesia untuk tetap melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia hingga periode kelima.
“Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM tetap berkomitmen melaksanakan berbagai program pemajuan HAM. Dukungan terhadap pelaksanaan Penghormatan, Penegakan, Pemenuhan, Perlindungan dan Pemajuan HAM yang dilakukan oleh institusi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, tetap menjadi prioritas program pemajuan HAM,” terang Laoly.
Selanjutnya, Wakil Presiden RI menggarisbawahi dan memberikan apresiasi atas segala capaian yang telah Indonesia raih dalam pemajuan HAM, Ia juga berpesan agar pencapaian ini jangan sampai membuat kita puas sampai di titik ini saja, melainkan menjadi batu loncatan untuk menggapai sasaran yang lebih tinggi lagi dalam rangka pemenuhan HAM bagi seluruh
masyarakat Indonesia. “Pemerintah Indonesia selalu berkomitmen untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia di bumi Indonesia tercinta," pungkas Ma’ruf menutup sambutannya. (AJP)
0 komentar:
Post a Comment