Baru-baru ini dalam Rapat Komisi VIi DPR RI terungkap bahwa Proyek Pipa Minyak Blok Rokan mangkrak Rp 4,2 Triliun Mangkrak. Dimana proyek pipanisasi minyak Blok Rokan, Siak, Pekanbaru ini sangat penting bagi huluisasi pendistribusian minyak yang menguntungkan negara.
Menyikapi hal ini, Ketua Umum DPP Relawan Aliansi Masyarakat untuk Nawacita (Al Maun) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk mengusut tuntas proyek mangkrak ini. Padahal kata Rafik targetnya bulan Desember 2022 diharapkan tuntas.
"Kami mendesak KPK dan Kejagung RI mengusut tuntas dugaan korupsi dari proyek mangkrak Blok Rokan. Kita juga mendesak DPR RI Komisi VII untuk turun mengecek ke lapangan apa yang terjadi," kata Rafik sapaan akrabnya kepada media, Rabu (16/11/2022) di Jakarta.
Menurut Rafik, Dirut PT Pertamina Hulu Rokan, Jaffee Arizon Suardin memberikan Proyek di Blok Rokan yang dikuasai BUMN, akan tetapi yang mengerjakan malah perusahaan asing. Kata Rafik mempertanyakan, kenapa harus dipekerjakan atau disubkontrakan pada perusahaan asing.
"Ada apa ini kok pembangunan pipanisasi Blok Rokan diberikan pada pihak asing. Padahal program lainnya bisa dikerjakan oleh anak perusahaan BUMN sendiri," tanya Rafik dengan tegas.
Kami dari Relawan Al Maun menduga ada kongkalikong dan dugaan KKN dalam pelaksanaan proyek tersebut, sehingga banyak yang tutup mata proyek mangkrak. Poses pemilihan mitra investasi 25 persen dari nilai proyek sebesar USD 300 juta (Rp 4,2 triliun) dinilai menyalahi aturan
"Dirut PT PGN Tbk dan Dirut PT Pertagas saat itu hanya mengundang dua perusahaan mitra, yakni PT Rukun Raharja dan PT Isargas. Apalagi diduga ada proses yang tidak benar, terkait penunjukan subkontraktor dari kontraktor EPC yang dilakukan oleh konsorsium PT PGN Solution (PGASOL) dan PT Pertamina Driling Contractor (PDC).
"Relawan Al Maun mensiyalir ada upaya jual beli proyek oleh subkontraktor yang telah ditunjuk oleh PGASOL dan PDC. Sehingga molornya pekerjaan dari target beroperasi penuh pada awal tahun 2022 menjadi akhir tahun 2022," ungkap Rafik.
Tentunya dengan keterlambatan ini, harusnya pipa Blok Rokan sudah menghasilkan uang bagi negara. Namun adanya mangraknya proyek pipanisasi ini malah rugi dan proyek belum kelar-kelar.
"Proyek pipanisasi minyak Blok Rokan dilakukan pada dua koridor. Yakni untuk koridor Utara dari Balam-Bangko-Dumai, sementara koridor Selatan dari Minas-Duri-Dumai. Proyek ini berawal dari penugasan PT Pertamina Holding kepada PT PGN Tbk, kemudian PT PGN Tbk menugasi PT Pertamina Gas (Pertagas). Kalau kayak begini negara terancam rugi triliunan," tegas Rafik.
Ia merasa heran dengan keadaan di Pertamina saat ini, yang harusnya bisa cepat menyumbang keuntungan deviden malah banyak masalah. Untuk itu kata Rafik, kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan pergantian di direksi PT Pertamina dan anak perusahaannya.
"Bapak Erick Thohir bisa melakukan reward and funishment kepada direksi PT. Pertamina yang lalai dan main-main akan proyek besar pipanisasi Blok Rokan. Seharusnya proyek pipanisasi Blok Rokan ini bisa diselesaikan tepat waktu," pungkas Rafik.
Sebelumnya, ditemui media usai rapat bersama Komisi VII DPR RI, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Wiko Migantoro, menegaskan jika proyek pipa di Blok Rokan tersebut bukan proyek mangkrak, lantaran operasinya bersifat round-up atau bertahap.
"Progres kan sudah beroperasi dari awal tahun, tapi karena memang round up diharapkan di Desember ini akan selesai beroperasi 100 persen," ungkapnya.
Wiko pun memastikan proyek tersebut bisa beroperasi secara maksimal di akhir tahun ini, di mana proses tie-in pompa yang dioperasikan oleh Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan pipa tersebut membutuhkan proses.
"Mudah-mudahan di Desember ini bisa 100 persen selesai. Beroperasinya round up sampai full operation, bukan mangkrak," pungkasnya.
Sebelumnya, uji coba penyaluran perdana Pipa Minyak Rokan dilakukan sejak 27 Januari 2022 di Duri Crude CGS10. Minyak tersebut telah sampai di Stasiun Meter Dumai Pertagas pada 31 Januari 2022 lalu. Sebanyak 18.781 barrel oil per day (BOPD) minyak dari PHR dialirkan dalam uji coba tersebut.
Pipa Minyak Rokan melintasi 5 Kabupaten/Kota dan 38 Desa di Riau. Pipa Minyak Rokan terbagi ke dalam dua bagian, yakni jalur utara yang menghubungkan Koridor Balam-Bangko-Dumai, serta jalur selatan yang menghubungkan Koridor Minas-Duri-Dumai.
Adapun proyek Pipa Minyak Rokan digarap oleh Konsorsium PT PGAS Solution dan PT Patra Drilling Contractor (KPP). Hingga Desember 2021, Proyek Pipa Minyak Rokan telah menyerap 2.625 tenaga kerja, 74 persen merupakan tenaga kerja lokal.
Anggota DPR RI Akan Turun, Cek Proyek Mangkrak Pipanisasi Blok Rokan
Berbeda lagi dengan pernyataan anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir mengungkap keterangan mengagetkan soal proyek pipanisasi di Blok Rokan. Politisi Partai Demokrat ini menyebut konstruksi pipa yang dibangun dengan anggaran Rp 4,2 triliun itu mangkrak.
"Saya dengar di Blok Rokan itu ada pekerjaan yang mangkrak. Saya minta teman-teman Komisi VII, kita turun cek ke sana. Benar gak ini prosesnya," kata Nasir dalam rapat kerja Komisi VII DPR bersama para petinggi direksi Pertamina Hulu.
Rapat kerja ini ditayangkan dalam channel YouTube Komisi VII DPR RI tiga hari lalu. Rapat tersebut digelar pada Rabu (9/11/2022).
Anggota DPR RI dapil Riau I ini menyebut, proyek pipa senilai Rp 4,2 triliun tersebut sampai saat ini tidak bisa dipakai. Ia menyebut proyek itu dikerjakan oleh anak perusahaan Pertamina bersama perusahaan swasta.
"Ada pekerjaan pipa yang cukup besar Rp 4,2 triliun. Ini pipanya sampai sekarang gak bisa dipakai. Saya minta penjelasannya di sini. Supaya clear. Jangan dibuat main-main," kata Nasir.
Atas dasar itu, Nasir meminta agar aparat penegak hukum meninjau lokasi proyek tersebut.
"Pihak hukum yang begini-begini harus datang, tinjau lokasinya. Jangan dibiarkan," kata Nasir lagi.
Nasir dalam rapat tersebut meminta Direktur PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Jaffee Arizon Suardin dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Wiko Migantoro untuk menjelaskan proyek pipanisasi Blok Rokan yang disebutnya mangkrak tersebut. Wiko bulan lalu baru diangkat menjadi Dirut PHE menggantikan Budiman Parhusip.
"Saya minta semua kasus yang mangkrak ini kita buka sejelas-jelasnya. Biar clear. Bila perlu kita bentuk panitia kerja (panja). Karena uangnya cukup besar," tegas Nasir.
Pertamina Akan Menjawab Secara Tertulis
Dalam rapat kerja Komisi VII DPR tersebut, tidak memberikan jawaban secara konkret atas pertanyaan dan pernyataan dari para anggota Dewan. Dirut Wiko Migantoro hanya memberikan jawaban secara normatif.
Rapat Komisi VII dalam kesimpulannya memutuskan agar jajaran Dirut PT PHE, Dirut PT PHR dan Dirut PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) memberikan jawaban secara tertulis pada 16 November mendatang.
"Jadi jawaban secara tertulis paling lambat diterima Komisi VII pada 16 November mendatang. Seminggu setelah rapat ini," kata pimpinan rapat, Ridwan Hisjam. (KT-GD)
0 komentar:
Post a Comment