Peserta yang hadir sebanyak 50 orang dari 11 kabupaten kota yang ada di provinsi Maluku. Turut dalam membuka acara tersebut Asisten Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku, Meikyal Pontoh.
Menurut Sofyan Tutupoho, selaku ketua panitia saat di wawancarai media ini mengatakan bahwa kegiatan Rapat Koordinasi UKPBJ baru terselenggara di tahun ini, karena standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dari 11 kabupaten kota di provinsi Maluku sangat minim dan tahun kemarin tidak dapat di laksanakan akibat dampak dari Covid-19.
Lanjutnya, unit Kerja Barang dan Jasa adalah unit kerja di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memprioritaskan keunggulan barang dan jasa, tetapi dalam kurun waktu terjadinya Covid-19 sehingga Marginal Propencity to Concume (MPC) yang merupakan perbandingan antara tambahan konsumsi dan pendapatan.
"Standarisasi untuk kabupaten kota di provinsi Maluku sangat minim karena berada pada angka ,1,3,6,11,12 dan standarisasi untuk Provinsi Maluku berada pada angka 12 zoom meeting 5 Standar," ungkapnya.
"Kegiatan ini sebagai pendukung dengan harapan dapat membantu agar standar pelayanan dapat dinaikan dari 12 bisa mencapai angka normal yaitu 17 untuk 2023." tegas Tutupoho. (AJP)
0 komentar:
Post a Comment