Kegiatan berpusat di ruang Aru, swisbell hotel Ambon, hari Senin (28/11/2022).
Turut serta untuk mengikuti Diklat tersebut sebanyak 34 orang, berasal dari kabupaten/ kota yang ada di wilayah provinsi Maluku dengan perwakilan masing - masing tiga peserta, yaitu dari Bappeda 2 orang dan Inspektorat 1 orang.
Tenaga instruktur pengajar dalam kegiatan tersebut berasal dari pegawai Perwakilan BPKP Maluku yang sudah lulus sertifikasi Manajemen risiko.
Kordinator Pengawasan Bidang Perencanaan Pelaporan dan Pembinaan APIP (KOORWAS P3A), Tousiama Onisimus Adoe kepada wartawan saat di wawancarai mengatakan kegiatan Diklat yang di selenggarakan ini, bersumber dari dana pinjaman ADB LOAN (Dana STAR BPKP), dana yang di pakai bertujuan untuk pengembangan kompetensi teknis pegawai Pemerintah Daerah terkait manajemen risiko.
"Setelah kegiatan Diklat ini pegawai yang mengikuti pelatihan diharapkan mampu memahami dan menguasai konsep manajemen risiko organisasi sektor publik serta melaksanakan kegiatan manajemen risiko secara professional dan kompeten pada area kerja mereka di lingkungan pemerintah daerah," tegas Adoe, kemarin.
Menurutnya, Diklat ini sangatlah penting bagi pegawai Pemda karena pegawai Pemda perlu dibekali dengan kompetensi manajemen risiko sebab suatu organisasi termasuk organisasi Pemerintah Daerah (OPD) sebagai organisasi sektor publik dalam mencapai tujuan pasti akan dihadapkan pada kemungkinan kendala yang akan mengancam tujuan tidak tercapai, dan kemungkinan kendala tersebut dikenal dengan istilah risiko.
Dengan demikian di katakan bahwa risiko harus diidentifikasi dan dilakukan mitigasi atau tindakan pengendalian agar tidak menghambat pencapaian tujuan.
"Risiko yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi masalah, maka masalah tersebut yang nantinya akan menjadi kerugian bagi suatu organisasi," tutup Adoe. (AJP)
0 komentar:
Post a Comment