Desakan itu datang dari ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD SBB, Taher Bin Ahmad.
Taher mengatakan banyak proyek DAK Pendidikan yang dikerjakan pada tahun 2021 bermasalah, yang mana proyek itu dikerjakan oleh pihak ketiga belum juga rampung.
"Ada sejumlah proyek yang belum selesai dikerjakan, pihak ketiga diminta segera bertanggungjawab untuk menyelesaikannya," tegas Taher saat ditanyai wartawan di gedung DPRD SBB, Kamis (6/10/2022).
Semua merupakan proyek rehabilitasi pada sejumlah sekolah, seperti rehab ruang belajar pada SD Alhilal di desa Uwe, ruang perpustakaan SMP 3 Taniwel, dan beberapa sekolah lainnya.
Proyek bermasalah tersebut, ditemukan saat DPRD SBB melakukan pengawasan pada sejumlah proyek DAK pendidikan yang dikerjakan oleh pihak ketiga dari tahun 2021 lalu.
Dalam pengawasan itu, kata Taher, komisi II DPRD SBB menemukan sejumlah proyek yang belum selesai dikerjakan oleh pihak ketiga.
"Semua temuan sudah disampaikan kepada pemerintah daerah setempat," cetusnya.
Lanjutnya Taher, jika proyek yang belum selesai dikerjakan itu masih ada sisa anggaran yang belum dicairkan, serta adanya keterlambatan pekerjaan dan addendum maka segera diselesaikan.
"Pihak ketiga segera mempercepat penyelesaian proyek yang dimaksud," ujarnya.
Akan tetapi jika anggaran proyek itu sudah habis dicairkan 100%, namun pekerjaan belum selesai berarti ada penyalahgunaan anggaran yang merugikan negara, dan itu sudah masuk ranah hukum.
"Itu sudah merugikan negara, maka fraksi PKB mendorong untuk diproses hukum. Kalau sudah jadi temuan dan tidak dikembalikan maka Pemda setempat segera memproses hukum pihak ketiga tersebut," tandas Taher. (MFS)
0 komentar:
Post a Comment