Ancaman itu disampaikan kontraktor M Tahir Fua dkk saat melakukan aksi demo di halaman gedung DPRD Buru, Kamis sore (20/10/2022).
Di hadapan dua wakil pimpinan dewan Djalil Mukaddar, Dali Fahrul Syarifudin dan sejumlah wakil rakyat, Taher Fua menyampaikan tujuan ia dan rekan-rekan kontraktor pribumi hadir di gedung DPRD hari ini.
Ia mengakui, sesuai hasil rapat semalam, saat mereka melakukan aksi demontrasi hari ini, sebanyak 49 SD yang dibangun dari sumber DAK Reguler TA 2021 lalu, terlebih dahulu akan dipalang, sehingga anak didik tidak bisa belajar dan buktinya akan dibawa kepada para wakil rakyat.
Tapi dengan berbagai pertimbangan, rencana palang 49 SD itu urung dilakukan, karena nanti akan terjadi multitafsir atas gerakan yang mereka lakukan.
"Alangkah baiknya kami tidak lakukan itu. Kami datang bicara secara baik-baik menyampaikan aspirasi agar dapat didengar oleh anggota dewan dengan satu harapan dana proyeknya dapat direalisasikan," tandas Taher.
Ini baru pertama kali para kontraktor pribumi datang melakukan aksi demonstrasi. Namun sebelum itu sudah beberapa kali dilakukan pertemuan dengan instansi terkait dan ada anggota dewan yang menjadi saksi agar proyek total sebesar Rp.4,3 miliar lebih itu dibayarkan.
Lebih jauh diungkapkan pekerjaan pembangunan 49 SD di Tahun 2021 lalu telah rampung tepat waktu.
Namun para kontraktor ini tidak dibayarkan dananya dengan dalih terjadi kesalahan input, sehingga kemudian menjadi beban hutang Pemerintah Daerah kepada para kontraktor dari tahun 2021 lalu.
Hanya disesalkan, hutang itu tidak ditampung dalam APBD Murni TA 2022. Fatalnya lagi, Pemkab Buru sengaja tidak mengakomodir hutang itu di APBD Perubahan TA 2022.
Akibat kelalaian Pemkab Buru ini, Tahir Fua dkk mengaku, kalau mereka para kontraktor pribumi kini dihantui dan dikejar-kejar hutang, baik hutang dan bunga bank, dan hutang pinjaman dari rentenir.
Bahkan ada satu dua kontraktor yang belum sanggup melunasi upah para pekerja, sehingga ada yang dilaporkan ke polisi.
"Kalau kami kerja proyek tidak selesai, so pasti kami dikejar oleh penegak hukum. Kini proyek sudah lama selesai tepat waktu, tapi Pemkab tidak bayar dengan alasan kesalahan input. Kesalahan input itu bukan urusan kontraktor dan itu kesalahan instansi terkait,"sesal Tahir.
Hari ini hanya segelintir kontraktor yang datang. Tapi bila proyek DAK Reguler TA 2021 ini tetap tidak dibayarkan, maka para kontraktor pribumi ini lain kali akan datang dengan kekuatan penuh dengan mengerahkan para pekerja pula.
Bahkan rencana memalang 49 SD terpaksa akan dilakukan bila Pemkab Buru acuh tahu dengan nasib para kontraktor pribumi ini.
Tahir dan kawan-kawan sempat menyerukan agar Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru, Dahlan Kabau segera dicopot, sebab dinilai tidak mampu dan kurang becus menyelesaikan hutang kepada para kontraktor ini.
Sudah tidak terhitung beberapa kali para kontraktor bertemu dengan Dahlan Kabau. Dahlan hanya bisa mengumbar janji muluk tanpa ada realisasi.
Sebelum masalah di 49 SD ini diselesaikan, Dahlan Kabau memilih mengikuti PIM III, sehingga nasib para kontraktor menjadi luntang-lantung.
Sementara itu, PLH Kadis pendidikan dan Kebudayaan Arman Buton yang diberikan kesempatan oleh Wakil Ketua DPRD, Djalil Mukaddar untuk memberi penjelasan kepada para pendemo, mengaku masalah hutang Rp.4 miliar ini baru akan ditampung di APBD TA 2023 nanti, sehingga para kontraktor diminta bersabar.
Ada banyak hal yang disampaikan Arman Buton, sehingga hutang itu tidak tertampung di tahun 2022 ini. Salah satunya masalah devisit Rp.102 miliar lebih.
Namun penjelasan Arman itu membuat para kontraktor pribumi ini tidak puas. Mereka menuntut harus ada win-win solution.
Bila belum sanggup di lunasi, mereka minta agar dibayar separuh dan dana itu harus ditampung di APBD Perubahan TA 2022.
Mendengar keinginan para kontraktor ini, Wakil Ketua DPRD, Djalil Mukaddar mengatakan, informasi ini sudah didengar para wakil rakyat.
Saat pembahasan KUA PPAS di tingkat badan anggaran DPRD masalah ini juga sudah ikut dibahas dengan tim anggaran pemerintah daerah, termasuk hutang dak reguler 49 SD total Rp.4,3 miliar.
Djalil lebih jauh menjelaskan hari ini baru akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman rancangan perubahan. Namun APBD perubahan baru dibahas Senin depan.
"Ini menjadi atensi dan perhatian DPRD. Ini menjadi bahan yang akan kita bahas dengan eksekutif. Kami minta kawan-kawan kontraktor ikut mengawal juga," tutup Djalil Mukaddar. (LTO)
0 komentar:
Post a Comment