Koordinator program inklusi Rumah Generasi, Jemmy Talakua mengatakan, target dari program inklusi ini adalah kelompok masyarakat terinklusi.
Masyarakat terinklusi yang dimaksud seperti, perempuan dan anak korban kekerasan, perempuan kepala keluarga, disabilitas, lansia, dan juga kelompok minoritas yang lain termasuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), juga mereka yang penyandang kusta.
"Namun tujuan utama kami adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan juga kepala keluarga, serta Anak yang menyandang Disabilitas serta penderita kusta," ungkapnya.
"Karena Maluku masuk dalam urutan 3 besar untuk yang namanya Kusta," sambungnya.
Dia mengaku, program inklusi ini telah melakukan kerja sama dengan pemerintah kota ambon sejak 26 Juni lalu, melalui penjabat Wali Kota Ambon dan ketua DPRD Kota Ambon.
Untuk program inklusi, katanya, sangat membutuhkan peran media sebagai kunci kebersamaan dan sebagai mitra kerja, karena media mempunyai kapasitas terbesar untuk mempengaruhi opini publik.
"Rumah generasi pada tanggal 26 Juni 2022 telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan pemerintah kota Ambon, dan DPRD Kota Ambon, untuk mensuport semua kegiatan kerja dari rumah generasi," ujarnya
Namun, di samping kerja sama dengan pemerintah, media juga merupakan bagian penting untuk proses edukasi dalam pemberitaan yang berpihak kepada isu-isu inklusi.
“Dalam Pembentukan forum media ini dengan maksud supaya ada sinkronisasi dan hubungan yang terjalin dengan masyarakat, terhubung dengan pemerintah kota, DPRD, dalam memberi informasi, dalam bentuk edukasi,” terangnya.
Kata Jemmy, Rumah Generasi sangat membutuhkan peran media dalam melihat permasalahan di Maluku.
Rumah Generasi sendiri diberikan kepercayaan oleh yayasan bakti sebagai mitra lokal di provinsi Maluku untuk mewujudkan program inklusi yang mengedepankan kehidupan masyarakat agar tidak ada yang tertinggal di era pembanguan yang semakin maju sekarang ini.
Katanya, pembuatan forum media yang di gelar saat ini hanya sebagai kelanjutan dari program bakti yang sudah terbentuk sejak lima tahun lalu, dan telah bekerja sama dengan 4 stake holder antara lain;
(1). Kelompok Konstituen (tingkat desa/kelurahan) untuk membentuk posko, LBK, pencegahan kekerasan, pendataan, pendampingan, pemantauan, advokasi kebijakan desa dan mendukung kebijakan kabupaten/kota.
(2). DPRD (kelembagaan dan penguatan tipikal anggota DPRD, diutamakan perempuan untuk perubahan kebijakan yang responsif gender, disabilitas, dan Inklusi.
(3). Pemerintah kabupaten/ kota dan desa melalui penguatan kapasitas untuk menghasilkan kebijakan untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan kelompok marjinal, serta responsif gender, disabilitas, dan inklusi.
(4). Forum Media tingkat kabupaten/kota untuk mewacanakan isu-isu terkait agar menjadi perhatian dan sebagai advokasi kebijakan kekerasan yang mengorbankan perempuan, anak, dan kelompok miskin/marjinal, sertA disabilitas yang menjadi perspektif dan arus utama dalam kegiatan, advokasi, penyusunan kebijakan, pendampingan, penanganan kasus, dan publikasi media.
"Perkawinan anak diintegrasikan ke dalam program dan kegiatan pemerintah daerah, desa, dan berbagai lembaga/organisasi. Rumah generasi juga mempunyai kelompok konstitusi (tingkat desa/kelurahan) untuk membentuk posko, LBK, pencegahan kekerasan, pendataan, pendampingan, pemantauan, advokasi kebijakan desa dan mendukung kebijakan kabupaten/kota," paparnya.
Lanjutnya, pemerintah kabupaten/ kota dan desa melalui penguatan kapasitas untuk menghasilkan kebijakan demi mengatasi kekerasan terhadap perempuan, kelompok marjinal, responsif gender, disabilitas, dan inklusi maka di buatlah forum media tingkat kabupaten/kota untuk mewacanakan isu-isu terkait agar menjadi perhatian dan sebagai advokasi kebijakan.
"Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok miskin/marjinal di setiap wilayah merupakan program kerja ke depan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, teristimewa masyarakat Maluku dan terkhusus di kota Ambon secara menyeluruh," tandasnya.
Sementara kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa (DP3AMD) kota Ambon, Kadis DP3AMD Kota Ambon, Meggy Lekatompessy dangat mengapresiasi pembentukan forum media untuk mengangkat isu-isu inklusi di Kota Ambon.
Lekatompessy menjelaskan, apa yang dibuat Rumah Generasi dalam rangka mewacanakan isu inklusi agar menjadi perhatian, dan edukasi, di Ambon harus di dukung.
“Pemerintah kota Ambon sangat mendukung karena kami pemerintah tidak bisa kerja sendiri, kami butuh media untuk ikut berpartisipasi aktif dalam membangun atau mengangkat isu-isu inklusi ini,” ucap Lekatompessy.
Dia menjelaskan, perlindungan bagi bagi korban kekerasan anak, perempuan, penyandang disabilitas atau masyarakat inklusi lainnya, butuh pemerintah, swasta, masyarakat dan media.
“Kolaborasi seperti ini harus melibatkan banyak pihak,” imbuhnya.
Pihaknya mengaku, sejak lama, DP3AMD Kota Ambon juga sudah mendorong forum anak kota di mana anak-anak bisa menyuarakan hak dan apa yang menjadi kebutuhan mereka.
Di samping itu, telah dilakukan sosialisasi di kalangan masyarakat untuk mengedukasi bagaimana melakukan pencegahan - pencegahan.
“Dengan adanya gerakan ini, pencegahan bisa ditingkatkan mulai dari rana masyarakat. Karena kalau sudah terjadi, penanganannya akan beda. Tapi paling tidak dari level seperti forum anak dan masyarakat ini, ada orang-orang yang peduli terhadap anak,” pungkasnya. (AJP)
0 komentar:
Post a Comment