Sebab kebijakan Kadis Perindag dengan melarang BBM jenis Pertamax di jual oleh pengecer telah mencekik perekonomian masyarakat yang mencari keuntungan seribu dua ribu dari penjualan tersebut.
Tak hanya pengecer yang terdampak tetapi pengguna kendaraan roda dua dan roda empat juga terkena dampak. Bahkan masyarakat resah dengan larangan ini.
Kadis Perindag, Hamis Souwakil yang berpapasan dengan sejumlah wartawan di APMS Desa Lektama, Kecamatan Namrole sengaja menghindar dan banyak beralasan saat disambangi wartawan.
Sebab, saat ditanya terkait kebijakannya melarang pengecer menjual BBM jenis Pertamax, Souwakil yang adalah mantan kepala sekolah ini dengan lantang mengatakan bahwa pengecer siap-siap gulung tikar.
"Pengecer siap-siap gulung tikar," ucap Souwakil.
Dia menyampaikan kalau masyarakat ingin membeli minyak harus ke APMS dan mengantri. Tapi pernyataan Souwakil ini terkesan ambigu dan tidak berpihak kepada masyarakat jika diliat dari realita yang ada di kabupaten Bursel.
Sebab faktanya, APMS yang menjual BBM di Kecamatan Namrole ada dua (desa Labuang dan desaLektama), tetapi dua APMS ini tidak beroperasi full selama 24 jam karena tidak ada depot di Bursel jika kedua APMS itu kehabisan stok BBM.
"Nanti APMS layani terus dan mereka punya bos sudah setuju," tangkis Souwakil.
Saat di berondong dengan sejumlah pertanyaan terkait AMPS yang ada di sejumlah kecamatan lain, Souwakil mengaku belum ada laporan dari Camat yang masuk ke pihaknya.
"Fena Fafan itu ada APMS dan belum ada laporan dari camat yang masuk," ujarnya.
Pernyataan Souwakil ini menandakan dirinya tidak mampu menguasai kondisi daerah, sebab APMS di kecamatan Fena Fafan sebelum dia (Souwakil-red) menjadi Kadis pun APMS itu hanya nama tanpa fungsi.
Ketika sejumlah wartawan meminta untuk bertemu di kantornya, Souwakil cepat-cepat berkilah bahwa dia tidak bisa ditemui karena akan melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati Bursel, Gerson Eliaser Selsily.
Saking paniknya, Souwakil pun lupa membayar minyak yang baru diisinya dan bergegas menyalakan motornya kemudian berlalu meninggalkan APMS.
Namun saat dilakukan kroscek ternyata Souwakil hanya beralasan untuk menghindari wartawan karena sesungguhnya, Souwakil tidak mengikuti pertemuan dengan Wakil Bupati, tetapi di wakili oleh pejabat lain dari Disperindag.
Sikap yang ditunjukan Souwakil ini tidak mencirikan putra daerah yang cinta Bursel. Sebab saat ditempatkan sebagai seorang pemimpin di Dinas Perindag untuk membantu Bupati Safitri Malik Soulisa dan Wakil Bupati Gerson Eliaser Selsily dalam membenahi perekonomian di Bursel, Souwakil justru memangkas lapangan kerja yang sudah lama ditekuni oleh sejumlah masyarakat Bursel.
"Dia itu tidak layak jadi Kadis. Harusnya dengan kondisi daerah yang sulit saat ini bisa dibijaki. Kadis Perindag mestinya mampu mendukung pemerintahan SMS-GES dengan menciptakan lapangan kerja bukan menghilangkan yang sudah ada," ujar salah satu warga yang enggan namanya disebut, Rabu (21/9/2022).
Warga ini menegaskan, seharusnya Kadis Perindag berkaca kenapa banyak warga Bursel yang hijrah meninggalkan Bursel. Salah satu faktornya adalah lapangan kerja yang belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Bursel.
"Sekarang saja ribuan orang sudah tinggalkan Bursel. Buat kebijakan itu lihat kondisi daerah, bukan asal suka yang pada akhirnya masyarakat yang jadi korban. Pemerintah hadir bukan untuk menyusahkan masyarakat. Di kota kota lain saja ada pengecer," tandasnya.
Sementara pantauan wartawan di lokasi APMS Desa Labuang, setelah pukul 17.25 WIT, APMS tersebut sudah tidak melayani kendaraan untuk pengisian BBM.
Ini menandakan bahwa pernyataan Kadis Perindag kalau APMS akan melayani full ternyata hanya omongan semata. Sebab terbukti APMS hanya melayani sampai pukul 17.25 WIT. (Red/TIM)
0 komentar:
Post a Comment