DPRD sebagai pengawasan lagi kemana? Seharusnya masalah seperti ini secepatnya direspon dan disikapi dengan baik oleh DPRD dengan memanggil dinas terkait untuk mempertanyakan tunjangan non sertifikasi yang sudah setahun belum diterima oleh ratusan guru di Kabupaten SBB.
DPRD sepertinya Tuli dan Bisu dengan nasib kurang lebih 900 guru di kabupaten ini yang belum menerima tunjangan non sertifikasi.
"Itu haknya para guru, DPRD harus hadir untuk membantu dan memperjuangkannya, bukan hanya diam. Dimana fungsi DPRD sebagai wakil rakyat," tanya Ketua GPII SBB, Darto Albana, Selasa ( 23/8/2022).
Kepada media ini di Piru Albana mengatakan persoalan ini pastinya sudah diketahui oleh DPRD, hanya saja para wakil rakyat terkesan diam tanpa bersuara, padahal mereka seharusnya menekan dinas terkait.
‘’Paling tidak memanggil pihak dinas Pendidikan untuk memastikan kenapa belum dibayarkan tunjangan non sertifikasi itu," ujar Albana.
Disampaikan, para guru mungkin saat ini membutuhkan tunjangan tersebut untuk keperluan, apalagi yang sudah berumah tangga, anaknya kuliah, dan lainnya. olehnya itu dinas pendidikan diminta agar secepatnya membayar tunjangan tersebut.
‘’Apalagi ini bukan 1 bulan tetapi 1 tahun yang belum diterima para guru yang namanya terdaftar sebagai penerima non sertifikasi itu," imbuhnya.
Pihaknya meminta agar DPRD kabupaten SBB stop berpura-pura tuli dan bisu seakan-akan tidak terjadi apa-apa.
Albana berharap agar DPRD segera memanggil pihak dinas pendidikan untuk mempertanyakan haknya ratusan guru yang belum menerima tunjangan non sertifikasi itu dan apa alasannya sehingga belum dibayarkan.
"Ini sudah menjadi tugas DPRD, dalam hal ini komisi II agar secepatnya menyelesaikan persoalan ini, apalagi ini berkaitan dengan hajat dan kesejahteraan guru," paparnya.
"Saya minta DPRD segera ambil sikap sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat. DPRD akan berdosa jika memilih diam dan bungkam. Ini masalah kesejahteraan ratusan guru DPRD, stop tuli dan bisu," tandasnya. (TIM)
0 komentar:
Post a Comment