Turut hadir perwakilan dari Kapolda Maluku, dan Kapolres, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Kadisnakertrans Provinsi Maluku dan Kota Ambon, Ketua Pindo Maluku dan Kota Ambon, dan Ketua KSBSI Provinsi Maluku, serta perwakilan para pimpinan Cabang Federasi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.
Jumlah peserta yang hadir dalam acara tersebut sebanyak 45 orang.
Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam sambutannya yang di dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Mustapa Sangaji menyampaikan rapat kerja wilayah yang di laksanakan ini bertujuan untuk mengevaluasi, menganalisa dan memperbaiki program kerja setahun sebelumnya dan membuat program kerja tahun berikutnya, serta meningkatkan kinerja KSBSI.
Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan tenaga kerja atau buruh memiliki peran yang signifikan dalam menggerakkan sektor perekonomian bangsa dan negara.
"Sebab ke depan KSBSI akan semakin banyak menghadapi tantangan, karena Indonesia pada tahun 2030 akan masuk pada bonus demografi 2030," ucap Gubernur.
Saat ini, lanjutnya, semua sedang beradaptasi dengan era revolusi industri 4.0 dan harus di sikapi dengan baik, sebab hadirnya teknologi digitalisasi, otomatisasi,dan robotisasi akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja manusia.
"Dengan era teknologi akan menjadi tantangan bagi serikat buruh, untuk itu di perlukan komitmen dan keseriusan dari seluruh stakeholder untuk mengantisipasi situasi global yang ada dan harus meningkatkan kemampuan yang dimiliki," paparnya.
Ia berharap rapat kerja ini dapat berjalan dengan baik, dan bisa menjadi media komunikasi dalam membangun sinergi dan kolaborasi untuk mengevaluasi dan menyiapkan strategi untuk tahun 2022-2023.
"Jadikan momen ini menjadi media komunikasi dalam membangun sinergi. Kami sangat mengapresiasi Rakerwil KSBSI Provinsi Maluku saat ini," ujarnya.
Ketua KSBSI provinsi Maluku , Yehezkiel Haurissa dalam rakerwil tersebut menuturkan, KSBSI yang di pimpinnya merupakan sebuah
perjuangan panjang yang harus dijaga marwahnya.
"Saya mendapatkan rekomendasi pada bulan Mei 2006 untuk membentuk Serikat Buruh di Provinsi Maluku dan pada akhirnya pada tanggal 8 juni 2009 KSBSI Provinsi akui keberadaannya dengan dikeluarkan bukti surat pencatatan pada kesbangpol dan Linmas Provinsi Maluku," terangnya.
Karena itu, untuk menjadi Koordinator wilayah sebagaimana amanat ketentuan Pasal 6 UU 21 /2004 tentang Serikat Pekerja/buruh haruslah memiliki sekurang-kurangnya 15 anggota di perusahaan dengan minimal 3 federasi yang berbeda yang beranggotakan 3 PK di tingkat perusahaan. Bukan sebaliknya, belum memenuhi syarat tersebut telah diakui sebagai konfederasi atau federasi.
"Kita menyadari bahwa pendemi Covid-19 berdampak pada kondisi dunia usaha sehingga banyak Pekerja/buruh yang di PHK, ada yang mendapatkan pesangon ada juga tidak sama sekali, ada yang di rumahkan dan dapat upah, ada juga tidak sama sekali, ada yang bekerja mendapatkan layanan BPJS baik ketenagakerjaan ataupun kesehatan. Ada juga tidak sama sekali. Hal demikian dapat kami maklumi karena kondisi pendemi covid-19," tuturnya.
"Tetapi yang menjadi sedih bagi kami adalah pekerja/ buruh di PHK bukan karena Covid-19, bukan karena melakukan kesalahan, bukan karena perusahaan mengalami kerugian, tetapi karena pekerja/buruh membentuk serikat pekerja/ buruh di perusahaan. Rekomendasi Komnas HAM Provinsi Maluku tanggal 1 Maret 2022 menjadi bukti sejarah bahwa di Provinsi Maluku telah terjadi pelanggaran kebebasan berserikat," ungkapnya.
Katanya, kondisi itu diperparah lagi setalah di PHK, mereka di cekal dengan cara - cara licik agar tidak diterima di perusahaan lain.
"Opini yang di bangun bahwa serikat pekerja/ serikat buruh adalah lawan pengusaha atau penghambat investasi, kondisi ini sering terjadi dan menjadi perhatian serius dalam Rakerwil kali ini. Mudah-mudahan ke depan kondisi demikian tidak lagi terjadi," pungkasnya. (KT/AJP)
0 komentar:
Post a Comment