Kepada wartawan di Namrole, Minggu (27/3/22), Nurlatu menyayangkan sikap yang ditunjukan oleh HPPMN.
Sebab menurut Nurlatu, seharusnya HPPMN mendukung proses pembangunan asrama yang saat ini sudah mencapai 50 persen, bukannya malah membuat kegaduhan dengan menyebutkan Kades Neath lari dari kesepakatan.
Nurlatu mengatakan, pembangunan asrama untuk HPPMN ini terbilang sangat aman dan lengkap, karena disamping dekat dengan sumber air, asrama itu juga dibangun dengan fasilitas kamar mandi di dalam.
"Niat membangun asrama bagi pelajar dan mahasiswa ini adalah bagian dari tanggung jawab dan perhatian beta bagi mereka, sebab mereka adalah anak-anak katong yang nantinya menjadi penerus katong, makanya beta buat yang terbaik," ucap Nurlatu.
"Beta sudah kasih kesempatan supaya mereka cari. Jauh - jauh hari beta sudah kasih kesempatan tapi sampai beta ketemu dengan mereka dan beta tanya ternyata belum juga ditemukan. Sementara beta ini tidak bisa tinggal terus di Ambon, ada hal-hal desa yang perlu beta selesaikan," ucap Nurlatu.
Lebih jau ia menjelaskan, pembelian lahan di area Passo itu lantaran HPPMN belum menemukan rumah padahal sudah dikasih kesempatan tambahan. Namun menurutnya, lahan yang dibeli itu terbilang sangat aman, sebab berdekatan dengan Pos Brimob.
"Mereka tidak bisa atur beta untuk terus tinggal di Ambon sebab banyak dokumen desa dan laporan pertanggungjawaban yang harus beta buat. Makanya lahan itu beta beli supaya anggaran yang beta siapkan bisa dipakai dan dapat dilaporkan untuk pencairan anggaran selanjutnya," terangnya.
"Kalau nanti beta terus di Ambon dan hanya mengurus hal itu, bagaimana dengan laporan pertanggungjawabannya. Kalau Kejaksaan atau Inspektorat maupun BPK periksa sapa yang mau susah? Lagian lahan itu juga aman karena dekat dengan Brimob," tuturnya.
Karena tidak bisa terus-menerus di Ambon, ia sebagai pimpinan tertinggi di desa mengambil keputusan untuk membeli lahan tersebut dengan maksud agar anggaran tersebut dapat dibelanjakan dan laporan pertanggungjawabannya dapat disampaikan kepada pihak-pihak terkait.
Lanjut Nurlatu, seharusnya para mahasiswa desa Neath ini mendukung dan bersabar menanti pembangunan Asrama itu sampai selesai dan siap untuk ditempati bukan malah membuat hal-hal yang dapat mengganjal pembangunan asrama tersebut.
"Mahasiswa harusnya bersabar dan menunggu sampai pembangunan selesai dan tinggal. Beta harus ambil keputusan kalau tidak beta dipersalahkan, baik beta maupun bendahara bisa celaka kalau Inspektorat atau BPK maupun kejaksaan pertanyakan hal ini, beta yakin ini keputusan terbaik," tambahnya.
Ditanya latar belakang dirinya membangun asrama bagi HPPMN, dengan gesit Nurlatu menuturkan bahwa itu tanggung jawab dirinya sebagai pimpinan desa dan sebagai orang tua bagi HPPMN.
"Beta ingin meninggalkan tanda mata terbaik bagi adik-adik dan anak-anak katong yang sementara menimbah ilmu di Ambon, beta ingin masyarakat tau bahwa rasa kepedulian beta kepada pendidikan itu sangat besar. Katong semua harusnya bersyukur pembangunan ini bisa berjalan karena semua ini demi masa depan desa Neath," pungkasnya.
Disamping semua itu, Nurlatu meminta kepada HPPMN untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang dapat menghambat pembangunan asrama.
"Jangan muda terprovokasi, pembangunan asrama ini untuk katong samua punya anak-anak maupun adik-adik yang nantinya melakukan aktifitas perkuliahan di Ambon. Kalu sudah ada asrama, semua pasti terbebaskan dari uang kos, jadi harus didukung pembangunannya," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Himpunan Pemuda HPPMN merasa sangat kecewa terhadap tindakan pembelian lahan dengan luas 10x15 m2 dan bangunan 7x8 m2 secara diam-diam yang dilakukan oleh kepala desa Neath, Antoni Nurlatu.
Kekecewaan ini mereka sampaikan lantaran sebelumnya mereka telah dijanjikan akan dibelikan rumah yang akan dijadikan asrama dengan nilai Rp. 200 juta.
Namun apa yang dijanjikan Kades Neath ternyata jauh dari kesepakatan yang disepakati bersama HPPMN.
"Kesepakatan awalanya pada tahun 2021 sampai pada bulan Januari tahun 2022 Kepala Desa Neath menyampaikan bahwa akan di beli Rumah langsung dengan harga sebesar Rp.200 juta bukan membeli lahan kosong," ujar Yermia Solissa mewakili HPPMN dalam rilis yang diterima media ini, Jumat (25/3/2022).
Menurut mereka, lahan yang bertempat di desa Passo (air besar) yang dibeli Kepala Desa terkesan dipaksakan karena tidak ada koordinasi dengan HPPMN.
Padahal HPPMN telah mencari rumah dengan besar harga pembelian sesuai dengan yang telah disepakati secara bersama-sama.
"Kami sudah mendapatkan rumah, namun pada tanggal 19 dan 27 Februari tiba-tiba kepala desa yang waktu itu datang ke kota Ambon lalu membuat pertemuan di kosan salah satu mahasiswa di Poka Rumah Tiga. Saat itu kades menyampaikan hal yang berbeda karena anggarannya berubah menjadi Rp.100 juta," terang Solissa.
Namun menurut mereka, apa yang disampaikan Kades Neath itu mendapat penolakan dari HPPMN sebab Kades tidak berjalan berdasarkan kesepakatan awal dan angaran membeli lahan untuk pembangunan asrama pun tidak sesuai denga RAB Desa.
"Kami mahasiswa menolak adanya pembelian lahan untuk pembangunan asrama, sebab mahasiswa menilai pembangunan yang dikerjakan tidak efektif. Di desa saja tidak efektif apalagi pembangunan yang di luar daerah," tambahnya.
"Niat untuk pembelian lahan itu sudah di tolak keras oleh teman-teman bahwa tidak boleh beli lahan, namun kepala desa Neath tidak mengidakan penolakan tersebut malah membeli lahan secara diam-diam tampa sepengetahuan teman-teman mahasiswa. Oleh sebab itu patut dipertanyakan tindakan Kades tersebut, ada apa sehingga Kades melakukan tindakan tersebut," tambahnya.
Mewakili suara hati teman-temannya, ia mengatakan bahwa HPPMN sangat kecewa dengan sikap kepala desa yang sama sekali tidak menunjukan sikap transparansi tentang pengunaan dana desa.
"Kades tidak transparan dalam masalah ini. Pembelian lahan itu juga di nilai tidak efektif karena terlalu jauh dari jangkauan umum, terlalu memakan biaya jika tinggal di asrama tersebut, fatalnya lagi lokasi itu tidak ada jaringan. Lebih baik tinggal di kos dari pada di asrama karena kalau di asrama itu biayanya sangat besar," tandasnya.
Sampai berita ini dikirim, Kepala Desa Neath, Anthon Nurlatu saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp dan SMS tidak membalas. Saat ditelepon nomornya tidak dapat dihubungi. (Kt/02)
0 komentar:
Post a Comment