Namlea, Kompastimur.com
Sebanyak 10 bos pengusaha tambang emas ilegal Gunung Botak, tidak mengindahkan panggilan Kejaksaan Negeri Buru.
Keterangan yang berhasil dihimpun awak media dari Kantor Kejaksaan Negeri Buru, kalau sampai Senin sore (21/2/2022), tidak ada satupun dari ke 10 bos tambang ini yang tunjuk rupa di sana.
Ke-10 bos yang bermain di tambang emas ilegal Gunung Botak itu oleh akun Facebook Enal Bupolo, menuding kalau mereka diduga telah merampok hasil kekayaan di sana tanpa izin. Mereka antara lain :
1. Hj. Komar (Pemasok Sianida/ CN, Kapur,Kostik, Karbon, Donatur Tambang)
2. Hj. Sultan (Pemilik Rendaman & Tong)
3. Hj. Anas (Pembeli Emas Ilegal)
4. Asdir (Pengusaha Tong/ Donatur Tambang Ilegal)
5. Sinar (Pemasok Sianida, Karbon, Pengusaha Perendaman)
6. Wawan (Donatur Perendaman/ Tong)
7. Juma (Donatur Perendaman, Pembeli Emas)
8. Mirna Bugis (Donatur tambang)
9. Daeng Alvin (Donatur Perendaman)
10. Daeng Marsel (Pembeli Emas dan Donatur Tong).
Menanggapi kebandelan para bos-bos pelaku usaha tambang ilegal Gunung Botak ini, Kepala Kejaksaan Negri Buru, Muhtadi, menegaskan, kalau pihaknya akan melayangkan surat panggilan lagi terhadap mereka.
Menurut Muhtadi, ke-10 bos tambang ilegal ini tidak muncul di kantor kejaksaan tanpa keterangan.
Padahal, mereka sudah dilayangkan. Surat panggilan sejak tanggal 17 Februari lalu guna diminta klarifikasi perihal aktifitas di Gunung Botak.
"Mungkin ada yang ngajarin tidak perlu datang," seloroh Muhtadi.
Lanjut Muhtadi, pemanggilan terhadap para bos tambang itu sudah dimulai minggu ini dan ada yang harus diperiksa pada Senin pagi tadi.
Salah satu yang seharusnya dimintai klarifikasi, pada Senin pagi yakni Haji Sultan, pemilik pengolahan emas sistim Tong di Wabloy, Kecamatan Lolongquba.
Ia seharusnya pada hari ini diperiksa oleh Kasie Intel, Azer Jongker Orno. Tapi tidak hadir tanpa alasan. "Ya kita panggil lagi. Kita panggil semua," tegas Muhtadi.
Muhtadi lebih jauh menegaskan, Bos tambang ilegal ini dipanggil karena kejaksaan memiliki kewenangan di bidang ekonomi, yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian ekonomi.
"Kita melihat izin tambang ini belum berjalan tetapi kenapa ada terjadi penambangan liar," soalkan Muhtadi.
"Tentunya ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar di situ," sambung Muhtadi.
Kemudian yang kedua, lanjut Muhtadi, ternyata marak beredar sekali barang haram Bahan Beracun Berbahaya (B3) yang sangat mencemari lingkungan.
"Tentunya ada suplai ada dimend. Suplainya banyak karena tentunya ada dimend. Nah siapa itu? Kalau ada terjadi perusakan lingkungan tentunya bisa dijerat dengan UU Lingkungan Hidup," tegasnya.
"Yang ketiga, aktifitas penambangan bos pengusaha tambang Gunung Botak itu dasar hukumnya apa?," tutur Muhtadi.
Yang berikutnya, tegas Muhtadi, kejaksaan Negeri Buru juga mau mendata bos-bos para pelaku Penambangan liar selama ini belum pernah dijerat hukum.
"Selama ini belum pernah mereka dijerat. Kita akan melakukan pendataan, kalau memang aparat terkait memiliki alat bukti, maka kita juga gampang. Siapa-siapa yang bermain di situ, berperan si A, si B," papar Muhtadi.
Akuinya, boleh jadi suatu hari nanti bisa dilakukan penelusuran terhadap harta kekayaannya berasal dari hasil ilegal ini.
"Nanti akan kita data, orangnya siapa, tinggal dimana, nomor kartu keluarga di mana?," imbuh dia.
Terkait dengan aktifitas tambang emas ilegal Gunung Botak, lanjut dia, kalau kerusakan sudah amat nyata di alam Pulau Buru bumi Bupolo ini. Yang akan merasakan dampaknya anak cucu kita.
Muhtadi menghimbau agar dikawallah bumi Bupolo ini, sebab kerusakan masa depan bagi anak cucu kita ada di depan mata.
Para bos tambang dan PETI telah menggaruk emas secara ilegal untuk keuntungan sesaat dan tidak memikirkan kerusakan masa depan.
"Nanti kita tinjau apakah layak dikenakan UU Lingkungan Hidup terhadap mereka," janji Muhtadi. (KT-10)
0 komentar:
Post a Comment