Jakarta, Kompastimur.com
Mahasiswa dan Pemuda Pemerhati Kesehatan (MPPK) Indonesia mendesak pemerintah dan lembaga legislatif DPR RI untuk membatalkan izin EUA Novavax, Rabu (3/11/2021).
Desakan membatalkan saat puluhan orang masa aksi di kantor DPR RI, Senayan Jakarta hari ini (3/11). Yang mengatasnamakan MPPK dan melakukan desakan agar Presiden dan DPR RI harap menindaklanjuti aspirasi dari mahasiswa dan pemuda ini.
Menurut Penanggung Jawab Aksi Awaludin bahwa Covid-19 masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Tentu Virus ini telah menjadi momok bagi sendi - sendi kehidupan dalam segala aspek utamanya bagi sektor Kesehatan dan Ekonomi.
Ia melihat bahwa Pemerintah Indonesia pun terus berupaya agar virus covid-19 ini dapat diputus mata rantai penyebarannya dengan melakukan vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Awaludin menambahkan bahwa bila proses vaksinasi ini pun melibatkan berbagai elemen bangsa mulai dari pemerintahan itu sendiri hingga pada lembaga - lembaga kepemudaan di Republik Indonesia.
"Namun pertanggal 1 November 2021, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan adanya informasi dari salah satu perusahaan Amerika Serikat yang bergerak di bidang vaksin yakni Novavax yang menyebutkan bahwa jenis vaksin ini telah mendapatkan Emergency Use Authoriziation dari BPOM Republik Indonesia," kata Awaludin.
Tentunya ini menjadi pertanyaan besar, lanjutnya, dikarenakan di Negara asalnya sendiri yakni Amerika Serikat, perizinan darurat vaksin tersebut masih tertunda dan masih berdialog dengan FDA AS.
"Dengan dasar argumentasi bahwa Novavax belum mendapatkan EUA di Amerika Serikat, maka kami dari Mahasiswa Pemuda Pemerhati Kesehatan (MPPK) dengan ini menganggap BPOM telah melakukan kekeliruan terkait bentuk perizinan yang diberikan kepada Novavax tersebut," paparnya.
Oleh karena itu, tambahnya, kami kemudian melayangkan tuntutan terkait Novavax yang mendapatkan EUA yakni sebagai berikut:
1. Mempertanyakan keputusan BPOM terkait EUA terhadap Novavax dan meminta kepada Kepala BPOM untuk di copot.
2. mendeksak kepada BPOM untuk tidak mengeluarkan izin EUA terhadap semua vaksin Covid-19, khususnya Novavax sebelum ada izin EAU dari negara yang membuat vaksin novavax.
3. Meminta kepada menteri kesehatan untuk membatalkan penggunaan vaksin novavax yang akan di datangkan ke Indonesia.
4. Meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk memanggil Menteri Kesehatan dan juga Kepala BPOM terkait perizinan vaksin Novavax di Indonesia.
5. Meminta kepada DPR RI untuk memberikan sangsi kepada menteri kesehatan dan kepala BPOM terkait pengadaan vaksin novavax dan izin eua vaksin novavax.
"Lima tuntutan ini menjadi bagian dari aspirasi rakyat Indonesia dan berharap Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk melakukan evaluasi kepada lembaga - lembaga terkait, terutama BPOM dan Kementerian kesehatan RI," tuturnya. (KT-Rls/Mul)
0 komentar:
Post a Comment