Hal ini diungkapkan oleh Tedy Ibrahim Buano, Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA PSD P3MD) pada, Jumat (27/8/2021) di Bula.
Sosialisasi Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan SBT pada hari rabu di Kecamatan Kian Darat dan Kecamatan Tutuk Tolu.
Menurut Buano, kegiatan ini menyasar Negeri dan Negeri Administratif pada dua kecamatan tersebut yakni Negeri Adm. Rumfakar, Negeri Adm. Kelaba, Negeri Adm. Angar, Negeri Adm. Kilga Kilwouw, dan Negeri Adm. Kilga Watubauw, untuk Kecamatan Kian Darat. Sementara untuk Kecamatan Tutuk Tolu menyasar Negeri Kilbat, Negeri Waraswaras, dan Negeri Adm. Kufar. Kegiatan ini menghadirkan Narasumber dari Bappeda & Litbang, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, dan dari unsur PKK Kabupaten Seram Bagian Timur.
"Sosialisasi Perbup tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting terintegrasi. Fokus sosialisasinya kepada Negeri Dan Negeri Administratif yang menjadi lokus Stunting," ucap Buano.
Ditambahkan, sosialisasi ini melibatkan Kepala Pemerintah Negeri (Raja), Kepala Pemerintah Negeri Administratif, Sekretaris Desa, Perwakilan Perangkat Desa, Perwakilan Kader Posyandu, dan Kader Pembangunan Manusia atau KPM, dengan tujuan sebagai informasi dan sekaligus pemahaman dalam pencegahan dan penurunan Stunting di Kabupaten Seram Bagian Timur, terutama pada Kecamatan dan Desa yang menjadi lokusnya.
“Memberikan informasi dan pemahaman sekaligus umpan balik terkait proses pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi terutama pada Negeri dan Negeri Administratif yang ditetapkan sebagai lokus stunting di Kabupaten Seram Bagian Timur” kata Tedy.
Buano yang juga menjadi narasumber mewakili Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Seram Bagian Timur ini menambahkan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pihak Desa lokus Stunting terkait dengan Perbup tersebut.
“Yang harus diperhatikan adalah aspek kelembagaan di Desa yang termaktub dalam Perbub tersebut, serta aspek perencanaan desa," tuturnya.
Dikatakan, proses pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Seram Bagian Timur, kelembagaan di Desa merupakan lokomotif utama yang berperan penting, karena sebagai unsur pelaksana yang harus bekerja secara efektif dan purna waktu.
Unsur Kelembagaan Desa dimaksud seperti Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Kader Posyandu. Dari aspek perencanaan Desa penting sekali dipahami oleh para pemangku kepentingan di desa baik dari sisi siklus perencanaannya maupun proses yang akan berlangsung di Desa.
Kelembagaan Desa perlu dibentuknya Wadah Rumah Desa Sehat (RDS) sebagai forum dilakukannya Rembuk Stunting Desa untuk membicarakan kepentingan dan kebutuhan Desa di bidang kesehatan berskala Desa.
"Pemangku kepentingan di Desa diharapkan partisipasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak layanan Kesehatan Puskesmas dan Pustu diharapkan peran sertanya yang maksimal dalam rangka memerangi Stunting di Kabupaten Seram Bagian Timur," tutup Buano.
Hadir sebagai Narasumber dari Bappeda & Litbang Eka Wokanubun, Dinas Kesehatan SBT Ian Kelrey, TP PPK Kabupaten Seram Bagian Timur Sitti Aisa Walla, serta mewakili Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Tedy Ibrahim Buano yang juga salah satu Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA PSD P3MD), serta dihadiri oleh Camat Tutuk Tolu Saiful. I Rumodar.
Kecamatan-Kecamatan yang menjadi lokus Stunting terdiri dari Kecamatan Siwalalat, Werinama, Kiandarat, Tutuk Tolu, Teluk Waru, Kelimury, dan Pulau Gorom. (KT/FS)
0 komentar:
Post a Comment