Kepala Kejaksaan Negeri Buru, Muhtadi secara simbolis menyerahkan uang pengganti hasil korupsi dari terpidana Drs Ahmad Assagaf kepada Pemkab Buru yang diwakili Sekda Muhammad Ilyas Bin Hamid, bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Buru, Rabu (28/04/3021).
"Pada hari ini Kejaksaan Negeri Buru menyerahkan uang pengganti tindak pidana korupsi yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atas nama terpidana Drs Ahmad Assagaf yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi," ucap Muhtadi di hadapan para wartawan.
Sekda Ilyas Hamid sangat berterima kasih kepada Muhtadi dan Kejaksaan Negeri Buru yang begitu cekatan dalam menangani kasus ini, sehingga telah dapat mengembalikan sebagian kerugian negara dari terpidana.
Penyerahan uang Rp.2,216 miliar itu turut disaksikan Kepala Kantor Inspektorat Kabupaten Buru, Sugeng Widodo, Kasi Intel Azzer Orno dan Kasi Pidsus Yasser Samahati.
Uang pengganti sebanyak Rp.2, 216 miliar diserahkan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Buru karena locus tempat kejadian di Kabupaten Buru. Dana yang dikorupsi juga merupakan dana di sekretariat Daerah Kabupaten Buru.
Tindak Pidana Korupsi yang menjerat Mantan Sekretaris Daerah Drs Ahmad Assagaf dan Mantan Bendahara Daerah Kabupaten Buru, Alm. La Joni Ali, berdasarkan perhitungan BPK RI kerugian keuangan negara mencapai Rp. 11.328.487.705.
Karena itu, kata Muhtadi, terpidana masih dibebani kewajiban membayar tambahan uang pengganti lagi sebesar Rp. 9.112.187.705.
Apabila tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
Dalam kesempatan itu, Kajari menyatakan akan terus melakukan pelacakan aset dan penyitaan aset para terpidana guna menutupi kerugian negara.
Kajari Buru juga meminta kerjasama dari seluruh masyarakat jika mengetahui informasi terkait keberadaan aset para terpidana.
'Kita butuh kerjasama. Masyarakat yang mengetahui aset bersangkutan tolong bantu kita dengan beri informasi. Boleh jadi hartanya bukan atas nama yang bersangkutan atau keluarga, tapi diatasnamakan orang lain. Kalau ada yang tahu silahkan sampaikan informasinya," pinta Muhtadi.
Sebagaimana diberitakan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Ambon memvonis mantan Sekda Kabupaten Buru, Ahmad Assagaff dengan pidana penjara selama 5 tahun.
Putusan disampaikan dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis lalu (14/1/2021) secara virtual dipimpin majelis hakim diketuai, Ahmad Hukayat didampingi Cristina Tetelepta dan Benhard Panjaitan masing-masing selaku hakim anggota.
Selain pidana badan terdakwa diharuskan membayar denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan atas perbuatanya yang merugikan negara dalam kasus korupsi dugaan penyalahgunaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Buru tahun 2016-2018.
Majelis hakim juga menyatakan Assagaff diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 9 miliar lebih, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mengembalikan maka diganti dengan tambahan pidana penjara selama dua tahun.
"Mengadili, terdakwa Ahmad Assagaff terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP," tandas majelis hakim.
Menariknya, diakhir putusan itu, setelah Hakim menilai perbuatan terdakwa dalam jabatan sebagai Sekda Kabupaten Buru saat itu tidaklah mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, Asagaff terlihat tidak ingin dihukum sendiri.
Saat Hakim memberikan kesempatan kepadanya untuk menanggapi vonis tersebut, Asaggaff lalu menyatakan pikir-pikir. Menggunakan kemeja putih dan songko berwarna hitam itu, Assagaf lalu mengangkat tangannya ke atas sambil memegang kertas yang menyampaikan keterlibatan Ramli Umasugi Bupati Buru dan wakilnya, Amos Besan yang diduga terlibat ikut menikmati dana tersebut.
"Yang mulia atas putusan tersebut saya nyatakan pikir-pikir. Saya berterima kasih. Namun, ingin perlu saya tunjukan di kertas saya ini adalah bukti pengambilan uang Bupati dan Wakil Bupati. Terimakasih, kiranya ini dipertimbangkan nantinya," tandas Assagaff waktu itu. (KT/10)
0 komentar:
Post a Comment