Rumata menjelaskan, sidak yang dilakukan oleh Bupati yang menemukan banyak oknum ASN yang malas masuk kantor tersebut, harus di beri sanksi tegas.
Karena malasnya ASN juga berdampak terhadap pelayanan publik di Daerah ini. Dirinya bahkan secara tegas mendorong Bupati Seram Bagian Timur, Abdul Mukti Keliobas untuk melakukan perombakan birokrasi, walaupun belum sampai 6 bulan terhitung saat dilantik, karena ada ketentuan lain yang menjelaskan bahwa, walaupun belum sampai 6 bulan maka Bupati segera berkonsultasi dengan menteri dalam Negeri,.
Celah ini yang harus dipakai oleh Bupati dan Wakil Bupati untuk melakukan perombakan demi optimalisasi pelayanan publik di Daerah.
"Saya berharap ada sanksi tegas kepada ASN yang tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi Negara," tegas Rumata.
"Bupati harus melakukan perombakan birokrasi tanpa harus menunggu 6 bulan stelah dilantik, BKD sedang berkonsultasi dengan BKN itu langkah yang paling tepat dan bisa menjadi prioritas 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati, karena ini soal kebutuhan optimalisasi pelayanan publik," tambahnya.
Rumata menilai, birokrasi di Seram Bagian Timur saat ini pincang, sehingga sudah saatnya harus dievaluasi.
Dirinya mencontohkan, setiap tahun penyerapan anggaran di daerah selalu terlambat sehingga berdampak pada pengembalian anggaran ke Negara.
Kondisi ini dipastikan akan tetap terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya, karena terbukti, sampai masuk pada bulan ketiga tahun berjalan tak satu pun kegiatan di daerah ini yang berjalan.
Sebab, daerah ini memiliki catatan buruk pada beberapa tahun terakhir, hal ini diakibatkan karena para pimpinan OPD tidak kreatif dan inovatif sehingga puluhan bahkan ratusan milyar Rupiah terpaksa harus dikembalikan ke Negara.
"Segera evaluasi para pimpinan OPD, Kepala Bagian, Kepala bidang maupun kepala seksi di lingkup pemerintahan ini. birokrasi kita pincang dan sangat lemah, dari tahun ke tahun kita lemah sekali dalam penyerapan anggaran. Contohnya, sampai bulan segini belum ada kegiatan yang jalan di lingkup pemerintahan karena keterlambatan dari OPD," pungkasnya. (KT/FS)
0 komentar:
Post a Comment