Hal itu diungkapkan oleh salah satu Aktivis SBT, Faisal Rumalean pada, Senin (29/3/2021).
Rumalean mengutarakan hal tersebut pada kegiatan diskusi yang digelar oleh, Forum Komunikasi Pemuda (FORKOP) dan KNPI SBT, yang dipusatkan di Rumah Kopi Revolusi.
Hadir sebagai Narasumber pada diskusi ini teridri dari Plt. Kepala Inspektorat SBT Nazarudin Tianotak, Kepala BKPSDM SBT M. Nasir Rumata, Ketua Komis A DPRD SBT M.Umar Gassam, Ketua Fraksi PDIP Abdul Azis Yanlua dan Ketua KNPI SBT Rusdi Rumata.
Dalam penjelasannya, Tianotak mengatakan, sesuai ketentuan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, yang secara spesifik disederhanakan dalam Surat Edaran Nomor 903/3726/SJ Tentang Anggaran pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020 pada poin 2 telah jelas, yaitu Pemerintah Daerah diharuskan mengalokasikan anggaran pengawasan dalam APBD tahun 2020 yang penghitungannya berdasarkan total belanja Daerah.
"SBT kan total belanja Daerah hanya Rp.900 Milyar lebih, jika dihitung berdasarkan 1% maka Kami sudah harus mendapatkan Rp.9 Milyar Anggaran pengawasan, Namun kami harus melepaskan sebagian, jika tidak maka beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan seperti contohnya prajabatan kemarin-kemarin," kata Tianotak.
Setelah paparan dari para narasumber, kemudian dilanjutkan dengan sesi pertanyaan. Pada sesi pertanyaan inilah, salah satu Aktivis menyebut Inspektorat SBT lemah bahkan gagal dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dana desa di SBT.
Selain itu, beberapa Masalah pengelolaan Dana Desa yang dilaporkan ke Inspektorat sebagai lembaga pengawasan di daerah oleh dirinya dan rekan-rekan, ternyata tidak ditindaklanjuti baik oleh Inspektorat maupun oleh dinas teknis lainnya seperti PMD SBT.
"Saya pikir bahwa pengawasan Inspektorat terhadap Dana Desa ini gagal sama sekali. Masalah Dana Desa yang Kami laporkan ke Inspektorat tidak terealisasi atau ditindaklanjuti," tegas Rumalean.
0 komentar:
Post a Comment