Namlea, Kompastimur.com
Vokalis DPRD Buru, Iksan Tinggapy di hadapan masyarakat Kayeli menegaskan kalau mereka bukan saja tertinggal tapi ditinggalkan.
"Kayeli bukan tertinggal, tapi ditinggalkan. Kalian Harus bisa bedakan tertinggal dan ditinggalkan. Kalian ini ditinggalkan sebenarnya," pungkas Iksan Tinggapy, menanggapi keluhan warga setempat karena daerah yang mereka diami masih tertinggal dari kecamatan lain di Kabupaten Buru.
Keluhan itu sampaikan masyarakat saat vakalis DPRD Buru, Iksan Tinggapy bersama dua rekannya Erwin Tanaya dan Naldy Wally ini melakukan jaring aspirasi masyarakat di Kota Tua Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, pada Selasa siang (02/03/2021).
Iksan yang akrab dipanggil Nugie ini menegaskan, kalau Kota Tua Kayeli punya sejarah panjang di negeri ini.
Dimana-mana ketika orang datang ke sini, orang akan menyebut Kota Tua Kayeli.
Ia lalu menyentil Kota tua dulu di jaman Rifai Chaines yang punya radio Mandala Putra, disaat mengudara menyebut kota tua dengan nama Kayeli Cauntry.
"Cauntry itu berarti negara, kalau sifatnya negara berarti ada punya pemerintahan yang sudah dari dulu ada di sini," ucap Nugie.
Ucapan Nugie itu, dinilai masyarakat yang hadiri kegiatan jaring aspirasi masyarakat itu sangat masuk akal. Karena sejak pemerintahan masih di Maluku Tengah hingga berdirinya kabupaten Buru yang telah berusia 22 tahun, kota tua ini telah ditinggalkan, terutama dalam hal geliat pembangunan infrastruktur, ekonomi, pertanian dan parikanan. Geliat membangun di tempat lain dari pada membangun kota tua Kayeli.
Ibrahim Wael, salah satu tokoh Kayeli mengungkapkan kalau sepupunys Raja Fuad Wael pernah melepas tanah dan diberikan kepada pemerintah Kabupaten agar secepatnya kota tua itu dibangun.
Namun akui Ibrahim Wael, mau bangun kantor Polsek dan kantor Koramil saja di kota tua masih belum dapat terlaksana karena pemerintah belum menjatah kedua instansi vertikal itu dengan sebidang tanah.
Di hadapan tiga wakil rakyat ini, Ibrahim Wael juga menyampaikan rasa prihatin masyarakat Kayeli dari niat baik pemerintah kabupaten yang pembangunan pertanian hanya vokus terbesar di waeapo dan kayeli terabaikan.
Ibrahim dan masyarakat tidak meminta yang muluk-muluk, seperti membangun sawah dan sebagainya. Tapi setidaknya ditempatkan tenaga PPL agar dapat membantu warga berkebun dan bertani dengan baik.
Sedangkan Nugie dalam kesempatan itu mengatakan di hadapan warga bahwa APBD II itu hanya sebagai stimulus atau perangsang untuk mendapatkan yang lain lagi.
Yang namanya perangsang, maka dia tidak dapat menyelesaikan semua persoalan dan menjawab semua kebutuhan masyarakat.
Namun dengan adanya rangsangan dari APBD II ini seharusnya membuat eksekutif atau pemerintah kabupaten bernafsu untuk mencari yang lain guna membangun daerah.
Nafsu eksekutif dalam tanda kutip untuk melobi ke propinsi dan pusat untuk mendapat kue anggaran itu yang dinilai masih belum terlalu bagus.
Karena itu, baik Nugie maupun Erwin Tanaya dan Naldy Wally menggugah masyarakat untuk ikut lantang bersuara ke eksekutif guna mampu membawa pulang kue pembangunan dalam porsi yang lebih banyak dari Pemprov dan lebih khusus lagi dari pemerintah pusat.
Di hadapan masyarakat Naldy Wally dengan jujur mengakui apa yang dituntut masyarakat Kayeli pada tahun 2020 lalu belum seluruhnya terpenuhi, akibat dana untuk membangun seluruh kabupaten Buru hanya terfokus di APBD II. Dengan porsi APBD yang cukup kecil dan sebagian besar terserap di belanja pegawai, maka sangat mustahil seluruh keinginan warga bisa terjawab.
Kontribusi besaran jumlah APBD II juga masih bergantung dengan DAU dan DAK pusat. Sedangkan pemasukan dari sektor pajak dan retribusi daerah masih sangat kecil dan tidak sampai empat puluh milyar rupiah.
Sedangkan Erwin Tanaya dalam kesempatan itu ikut menyentil hasil produksi pertanian dan perkebunan di Kayeli dan Batabual yang dari harga selalu kalah bersaing dengan kecamatan lain saat dijual ke kota Namlea akibat biaya tinggi menggunakan transportasi laut yang kurang memadai.
Untuk itu secara pribadi sebagai wakil rakyat dan juga ketua fraksi bupolo, ia pernah meminta bupati agar menambah dermaga feri di beberapa titik dan mengusulkan kepada pemerintah agar ada tambahan operasional kapal feri di titik-titik tersebut.
Selain biaya transportasi nanti menjafi murah. Juga akan memudahkan masyarakat dalam banyak hal saat bepergian, sehingga akan hilang stigma daerah tanpa panta basah di sana.
Namun diakuinya kalau usulan itu masih belum dapat terlaksana karena bertambakan dengan musibah Pandemi Covid 19 di Indonesia.(KT-10)
0 komentar:
Post a Comment