Jakarta, Kompastimur.com
Komisi IV DPR RI melaksanakan Rapat Kerjab bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, di gedung DPR RI, Rabu (27/1/2021).
Rapat perdana bersama Komisi IV DPR RI dan Menteri KKP RI mendapat respon serius dari Anggota DPR RI Dapil Maluku Abdullah Tuasikal.
Menurut Tuasikal, setelah membaca rancangan kegiatan proritas KKP 2021, tidak terlihat Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku padahal Maluku memiliki potensi bahkan sekitar 4 juta ton dan potensi Nasional 12 juta ton perikanan tangkap.
Tuasikal melanjutkan, bahwa Maluku memiliki desa-desa yang ada di pesisir kurang lebih 1.400 desa dengan profesi masyarakat mayoritas adalah nelayan.
"Kapal yang beroperasi disana saya kira dari KKP sekitar 1.800, waktu itu komitmen kita dari Komisi IV terkait dengan 3,2 triliun, salah satunya untuk mendukung Lumbung Ikan Nasional, kalau kita lihat 1,5 triliun untuk untuk Lumbung Ikan Nasional di Maluku itu jawabannya tidak kita ketemu di anggaran KKP tahun 2021 sekitar Rp. 6,3 triliun," kata Tuasikal yang merupakan politisi Partai Nasdem.
Mantan Bupati Maluku Tengah berharap, Menteri KKP dapat melanjutkan apa yang menjadi perencanaan mantan Menteri sebelumnya yaitu Edy Prabowo.
"Pak Edy Prtabowo dengan jajarannya Pak Sekjen tahun 2019 berada di Maluku. Pak Menteri saat itu menyampaikan bahwa akan datang untuk merealisasikan apa yang menjadi misi Pak Presiden yaitu mewujudkan Lumbung Ikan Nasional," kata mantan politisi Partai Golkar itu.
Tuasikal menambahkan bahwa waktu itu Provinsi Maluku sudah menyiapkan Rp. 1 miliar untuk staudy kelayakan yang selesai di tahun 2019, dan Rp. 15 milyar untuk pembebasan lahan juga sudah selesai.
"Saat ini kita masyarakat Maluku butuh action soal janji Pak Presiden yang disampaikabn oleh Pak Menteri Edy Prabowo," paparnya.
"Tentu kami berharap agar jangan diputuskan disini karena pernah ada komitmen atau persetujuan dari Komisi IV, kesimpulan rapat kerja jelas tanggal 15 September 2020. Jadi sekali lagi saya mengharapkan agar Rp. 1,5 triliun untuk mendukung Lumbung Ikan Nasional tetap ada pada anggaran tahun 2021. Soal nanti dicari dimana itu nanti urusan Pak Menteri untuk melanjutkan rencana Mantan Pak Menteri," tambah Anggota Komisi IV ini.
Kemudian selain anggaran pencanangan Lumbung Ikan Nasional, Abdulla Tuasikal juga minta kepada Menteri KKP terkait pada tanggal 26 September 2019 lalu, terjadi gempa 6,8 SR di Maluku, ada sebuah jembatan perikanan di Desa Tulehu itu hancurnya struktur atas. Sedangkan tempat penjulan ikan/pasarnya cukup besar.
"Jadi kami harapkan agar pembangunan Pelabuhan Perikanan di Desa Tulehu diprioritaskan pada Tahun 2021, data-data masukan dari Pak Camat, Kepala Desa, bahkan Kepala Dinas sudah ada," pungkas Abdullah Tuasikal, Anggota DPD RI Asal Maluku. (KT-FM)
0 komentar:
Post a Comment