Aliansi Hena Puan Desa Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat meminta Bupati SBB Moh Yasin Payapo untuk segera nonaktifkan kepala desa Buano Utara Abdul Kalam Hitimala.
"Kami minta Bupati SBB segera nonaktifkan kepala desa Buano Utara beserta stafnya untuk sementara, hal tersebut untuk selamatkan ADD dan DD desa Buano Utara," ungkap anggota Alinasi Pemuda Henapuan, Amas Hitimala kepada Kompastimur.com lewat telpon selulurnya, Senin (21/9/2020).
Kata Hitimala, dengan nonaktifkan kepala desa Buano Utara dan stafnya untuk sementara dengan maksud menyelamatkan keuangan negara, apalagi pemerintahan saat ini punya beberapa indikasi penyelewengan keuangan daerah dari tahun 2015- 2017.
Untuk tahun 2017 sendiri temuan yang merugikan negara sebesar Rp 376.540746.95 yang sudah disetor sebanyak Rp. 80.222.422, tersisa Rp. 296.318.746.95.
Menurut mereka, seharusnya pemerintahan itu harus dinonaktifkan, agar mereka fokus untuk kembalikan uang negara. Karena sesuai dengan mekanisme yang disampaikan kepala Inspektorat, jika tidak di nonaktifkan maka dapat dicurigai bahwa mereka dapat menggunakan anggaran dari tahun - tahun berikutnya untuk menutupi yang sudah menjadi temuan di tahun - tahun lalu.
"Ini yang seharusnya menjadi perhatian Bupati SBB Moh Yasin Payapo, agar tidak lagi ada kerugian negara berikutnya, apalagi ADD dan DD desa Buano Utara milayaran rupiah yang diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat desa setempat," kata Hitimala.
Harus dinonaktifkan agar pemerintahan desa Buano Utara fokus kembalikan kerugian negara itu, untuk tahun 2015- 2017 saja belum dikembalikan secara keseluruhan, bagaimana dengan temuan 2018-2019 milayaran rupiah itu.
"Dari mana pemerintahan Buano Utara dapatkan uang untuk kembalikan indikasi penyelewengan kerugian negara tersebut," tegasnya.
Lanjutnya, jika tidak ada tindakan nonaktifkan sementara, maka sama halnya Bupati SBB terus mendorong pemerintah Buano Utara untuk terus menguras ADD dan DD tersebut sehingga lahirnya temuan - temuan yang mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan bahkan milyaran rupiah tanpa ada bukti pertanggungjawaban.
"Untuk itu, kami Aliansi Pemuda Henapuan berharap Bupati SBB Moh Yasin Payapo mengnonaktifkan kepala desa Buano Utara dan stafnya untuk sementara agar tidak lagi terjadi indikasi penyelewengan keuangan negara kesekian kalinya. Dan berikan waktu kepada pemerintah desa Buano Utara untuk kembalikan kerugian keuangan negara tersebut sesuai dengan mekanisme yang sudah disampaikan Kepala Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat," harapnya. (KT- MFS)
0 komentar:
Post a Comment