Ambon, Kompastimur.com
Sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam Koalisi Pencari Keadilan (KPK) mendesak Kapola Maluku, Irjen Pol Baharuddin Djafar segera mengevaluasi Kapolres Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), AKBP Budi Adhi Buono.
Desakan tersebut, disampaikan KPK, saat melakukan konprensi pers, di café cindirela, Kamis, (27/8). Pasalnya, mereka menduga, dalam menjalankan tugasnya, Buono tidak mendukung program pembangunan nawacita Presiden Joko Widodo.
Padahal program tersebut, sangat fundamental guna percepatan pembangunan pada di daerah Terluar Tertinggal Terbelakang (3T). Termasuk didalamnya Kabupaten MBD. Agar masyarakat dapat merasakan pembangunan lebih khusus pada bidang Infrastruktur.
Untuk mengimplementasikan program Nawacita tersebut, memang sangat sulit karena sementara dalam masa pandemi Covid-19. Untuk itu, tanpa terkecuali, seluruh instrumen pemerintah, termasuk pihak kepolisian, dalam hal ini pihak Polres MBD, harus dan menjadi kewajiban untuk tetap memberikan kemudahan agar pembangunan infrastuktur dapat berjalan secara maksimal tanpa mengabaikan regulasi sebagai dasar pijakan dalam melakukan pembangunan, khusus di daerah MBD pada masa pandemi Covid-19 ini.
Menurut Wakil Ketua DPC GMNI Ambon, Jhon Lennon Solissa, Kebupaten MBD merupakan bagian dari daerah 3T dalam Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, baik itu Provinsi Maluku, hingga Pemerintah Daerah (Pemda) serta pihak Polres MBD. Untuk sama-sama sama-sama fokus dalam pembangunan di daerah bertajuk Kalwedo itu
“Artinya, Polri merupakan mitra dari pemerintah yang wajib untuk mendukung setiap program pemerintah. Oleh sebab itu, saya menegaskan sekali lagi bawah jangan mempersulit proses pembangunan yang sementara berjalan di MBD saat ini. Misalnya, kalau ada investor atau pengusaha yang ingin membangun MBD, tolong pihak Polri bersama Pemda saling mendukung guna memudahkan semua proses. Demi pembanguan MBD yang lebih baik lagi. Bukan justru sebaliknya,”tandas Solissa.
Tidak hanya itu, dalam konprensi pers ini juga, KPK ini juga menyentil, terkait maraknya perjudian di MBD, khususnya Ibu Kota Kabupaten, Tiakur. Menurut, Ketua KAMMI Kota Ambon, Ahmad Firdaus Mony, mengaskan, jika perjudian di Kabupaten MBD ini tidak diberantas, makan akan memutuskan proses pendidikan budaya bagi generasi yang akan datang.
“Hal yang menjadi agenda bersama pemerintah dalam hal ini, mungkin terkusus pihak yang mana sebagai presentasi dari kepolisian daerah maluku yaitu Pak Kapolda. Minimal memerintahkan Kaplores MBD untuk memberantas togel maupun judi ayam ini. Karena kami merasa perjudian ini akan menjadi satu penyakit di masyarakat. Yang tentu sama sekali tidak mendidik, khususnya bagi generasi MBD,”tegas Mony.
Ketua Umum HMI Cabang Ambon, Burhanudin Rumbouw, juga menegaskan, kehadiran mereka selaku kaum mudah adalah untuk mencari keadilan. Berdasarkan situasi dan perkembangan yang berada di Maluku, khususnya MBD. Dimana, katanya, yang namanya program pemerintah pusat, mesti dilakukan dengan baik ditingkat daerah. Bukan sebaliknya mengabaikan bahkan memperhambat. Menurutnya, perlu ada partisipasi dari semua stakeholder. Yang termasuk didalam juga, pihak kepolisan.
“Hari ini kami tergabung dalam KPK, untuk melihat situasi di 11 Kabupaten/Kota kota yang ada di provinsi Maluku, terkhususnya di MBD. Saya lebih fokusnya soal infrastruktur, karena sesuai dengan progam yang kemudian sampaikan oleh presiden RI di masa periode ke 2 lebih di khususkan ke daerah 3T. Secara otomastis, MBD merupakan salah satu daerah harus di perhatikan dari pemerintah provinsi maupun daerah. Harus ada partisipasi penuh semua elemen di kabupaten MBD. Dalam hal ini, saya mempertegas kepada Kaplores MBD untuk melakukan langkah-langkah opjektif atau strategis untuk mendukung program nawacita ini. Supaya pembangunan berjalan dengan baik kemudian bisa mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat MBD. Saya tegas sampaikan ini, karena pembangunan infrastruktur sangat penting,”tegas Rumbow.
Dia meminta, jika Kapolres MBD tidak menggubris apa yang disampaikan, segera dievaluasi. Agar tidak memperhambat proses pembangunan di MBD.
“Sebab, kalau tidak ada inisiatif dari pihak Kapolres, maka dugaan kita benar. Bahwa Pak Kapolres mengiakan program nawacita itu. Kita terima laporan, ada beberapa pengusaha- yang kemudian ingin turun ke MBD untuk membuka lahan kerja, tapi justru diperhambat oleh berbagai oknum. Kita menduga, kalau Pak Kapolres tidak ada kerja sama dengan Pemda, bisa saja Pak Kapolres turun ada dalam lingkaran tersebut. Ini yang perluh dievaluasi oleh Pak Kapolda Maluku. Kita akan terus pantau, dan jika terus begini, kami tidak segan-segan untuk mengambil langkah tegas pada level yang lebih tinggi,”tegasnya.
Atas berbagai hal yang disampaikan itu, maka secara tegas mereka menyampaikan beberapa pernyataan sikap, yakni, Mendesak Kapolda Maluku untuk memerintahkan Kapolres Maluku Barat Daya melaksanakan Program Nawacita Presiden Joko Widodo di MBD pada Bidang Infrastruktur, Meminta Kapolres Maluku Barat Daya untuk mendukung Program Nawacita Presiden Joko Widodo terkait pembagunan Infrastrukur di Kabupan Maluku Barat Daya. Meminta dan mendesak Kapolres Maluku Barat Daya dalam menegakan aturan harus memperhatikan dan mempertimbangkan situasi covid-19 yang merajalela, Mendesak Kapolres Maluku Barat Daya untuk tetap mengedepankan kepentingan umum terkait pembagunan Infrastruktur di Kabupaten MBD.
Dalam pernyataan sikap tersebut, KPK ini juga Polres Maluku Barat Daya untuk bersikap Netral dalam Proses Pilkada 2020. Mereka juga Meminta dan mendesak Kapolres Maluku Barat Daya untuk memberantas Judi dan togel di Maluku Barat Daya tanpa Pandang Bulu.
Mereka berharap, apa yang telah disampaikan itu, dapat segera ditindak lanjuti oleh pihak Polda Maluku, Dalam hal ini, Kapolda Maluku, Baharuddin Djafar. Pasalnya, jika permintaan mereka tidak digubris, mereka pastikan akan melakukan aksi ke ketingkatan yang lebih tinggi. (KT-F4)
0 komentar:
Post a Comment