 |
| Ilustrasi |
Namrole, Kompastimur.com
Sekretaris Desa
Nalbessy, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan (Bursel) Abidin Hamid
terancam dipenjara lantaran dilaporkan oleh warga desa Nalbessy karena diduga
ingin menyunat anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diperuntukan bagi
masyarakat berdampak Covid19 di desa tersebut.
Berdasarkan
rekaman Video yang beredar luas di masyarakat dan telah di kantongi oleh
sejumlah wartawan, dalam rapat bersama
warga di balai desa beberapa waktu lalu terkait pemotongan BLT bagi ratusan
kepala keluarga itu, sekretaris Desa Nalbessy, Abidin Hamid mengarahkan
masyarakat untuk menyetujui pemotongan Rp.100 ribu per keluarga.
Sebab menurutnya
dalam pengurusan pencairan Dana Desa nantinya yang didalamnya ada anggaran BLT,
ada 4 Dinas terkait yang diperlukan tandatangannya. Sehingga perlu biaya
administrasi untuk tanda tangan tersebut.
"Beta mau bapak
ibu kalkulasi sendiri, yang jelas itu samua pintu itu ada perlu orang untuk
tanda tangan dan kerja, ada 4 pos kalau tidak salah sampai terakhir cair. 4
ruangan, 4 dinas terkait," ujar Hamid dalam arahannya.
Ia menyampaikan,
pada 4 dinas tersebut, yang mengerjakan sampai
anggaran cair adalah Pegawai Tidak Tetap (PTT) sehingga mereka perlu
diberi ongkos kerja.
"Jadi
disitu yang jelas yang itu honor-honor daerah, honor-honor yang kerja, masa
katong seng bisa kasih mereka 100 atau 200 untuk mereka punya ongkos
makan," ucap Hamid.
Kendati ada
sejumlah warga yang keberatan dengan hal tersebut bahkan ada yang menawarkan
angka di bawah nilai Rp.100 ribu, namun sekretaris desa terus menggiring agar
masyarakat penerima BLT menyetujui pemotongan Rp. 100 ribu per keluarga
tersebut.
"Kalau dari
pemerintah desa besarannya ini bervariasi, kalau dana BLTnya besar bisa besar
juga di punya prosesnya, karena BLT itu cair berdasarkan usulan dari pemerintah
desa, jadi pemerintah desa buat permintaan itu juga butuh lorong-lorong untuk
kita bisa masuk ke sana," curhat Hamid.
Entah ada maksud
apa, walapun masyarakat ada yang meminta supaya di turunkan besarannya
nilainya, namun Hamid terus menekan agar
masyarakat menyetujui pemotongan Rp.100.000 per keluarga.
"Jadi
masyarakat, kami targetkan dari samua, dari 4 tahap Rp. 100 ribu per orang.
Jadi satu bulannya dia kenal Rp. 25.000," giringnya.
Akibat perbuatan
ingin memotong anggaran BLT ini, sekretaris dan pemerintah desa Nalbessy di
laporkan ke Polisi karena dianggap menyusahkan masyarakat dan diduga akan
melakukan pungli serta melanggar aturan tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 atas perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
Salah satu
masyarakat desa Nalbessy yang enggan namanya dipublikasikan kepada wartawan di
Namrole, Minggu (16/8/2020) membenarkan bahwa telah terjadi rapat untuk
pemotongan dana tersebut.
Sumber
menjelaskan bahwa, akibat rencana pemotongan dana BLT tersebut, ada sejumlah
masyarakat yang tidak terima dan melaporkan hal tersebut ke Polsek Leksula.
"Betul ada
pemotongan dan masyarakat banyak tidak setuju namun terkesan dipaksa untuk
disetujui. 100 ribu per kepala keluarga," bebernya.
"Saat ini
sudah dilaporkan dan sementara masyarakat ada kumpul bukti-bukti juga. Ada
rekaman video dan bukti-bukti tanda tangan persetujuan pemotongan uang Rp.100
ribu itu," bebernya.
Sementara itu
Kapolsek Leksula, Iptu Obet Remialy yang di konfirmasi mengatakan bahwa
pihaknya sudah malakukan peneyelidikan dan sudah meminta keterangan dari
beberapa saksi.
"Sudah kami
proses dan kami sudah ambil keterangan dari beberapa saksi. Masih
penyelidikan," ucap Remialy.
Informasi
terakhir yang diperoleh media ini, sejumlah dinas dilingkup Pemda Bursel yang
berkaitan langsung dengan anggaran desa tengah melaporkan sekretaris Desa
Nalbessy dan menuntut nama baik instansi mereka.
Bahkan kabarnya,
Sekretaris Desa Nalbessy, Abidin Hamid saat ini sudah wajib lapor di Polsek
Leksula
Sekedar
diketahui, ada ratusan kepala keluarga yang akan menerima BLT di desa tersebut
dan jika pemotongan ini terjadi, maka dipastikan anggaran puluhan juta milik
masyarakat desa Nalbessy akan raib. (KT/02)
0 komentar:
Post a Comment