Piru, Kompastimur.com
Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) belum kembali jadwalkan kapan Pilkades serentak dilaksanakan, pasca surat saran penundaan yang dikeluarkan oleh Kemendagri Nomor: 141/2577/SJ, yang ditunjukan kepada Bupati dan Walikota se - Indonesia.
Menyikapi permasalahan soal penundaan Pilkades akibat pandemi Covid-19 itu, Sekretaris komisi I DPRD SBB, Eko Budiono meminta pemerintah daerah dalam hal ini dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( PMD ) Kabupaten SBB untuk segera melakukan konsultasi dengan Kemendagri, tujuannya meminta agar Pilkades serentak di Kabupaten SBB segera dilaksanakan.
"Jalannya Pilkades dan tidak ada pada Pemda SBB, apalagi saat ini grafik kasus Covid-19 di SBB menurun dan SBB berada pada fase News Normal Life, dan semestinya Pemda SBB juga " Move On" jangan berlarut - larut dan terlena untuk tidak menyikapi permasalahan Pilkades serentak yang tertunda," ungkap Eko kemarin.
Eko katakan, Pemda SBB belum Move On, padahal seharusnya sudah bangkit untuk membangun pemerintahan desa yang mana sudah dinantikan oleh masyarakat yang berkeinginan miliki Kepala desa devinitif.
"Masyarakat sudah menantikan kepala desa defenitif di desanya dan itu tidak terlepas Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati SBB untuk Kase Bae SBB," pungkasnya.
"Teknis pelaksanaan Pilkades di masa pandemi, tetap dilakukan sesuai standar Covid-19, dan masyarakat SBB saat ini sudah terbiasa dengan protokoler kesehatan Covid-19, dan Isha Allah tidak akan sulit dalam pelaksanaan Pilkades nanti saat digelar." Sambung Eko.
Selaku anggota F - PKB DPRD SBB menjelaskan, pelaksanaan Pilkades dengan menerapkan protokoler kesehatan Covid-19 harus didasari dengan adanya revisi terhadap Perbup Pilkades, misalnya dengan menambahkan salah satu pasal yang mengatur tentang protokoler kesehatan Covid-19.
Katanya lagi, ada harapan besar dari masyarakat di bawah untuk segera mendapatkan kepala desa definitif.
"Saya khawatir jika tertunda lama lagi masyarakat menjadi apriori dan akhirnya acuh tahu terhadap proses demokrasi di tingkat desa.
Ditanyakan soal komisi I akan membantu dinas PMD, ia menyampaikan bahwa Komisi I tetap akan selalu berkoordinasi dengan siapa saja demi kepentingan masyarakat SBB.
"Kami akan melakukan komunikasi dengan Kemendagri jika di perlukan apalagi ini soal kelanjutan proses Pilkades serentak yang sudah diimpikan masyarakat kabupaten SBB," tutupnya. (KT/MFS)
0 komentar:
Post a Comment